Beranda Daerah Akibat Kebijakan Walikota : Jukir Terpaksa

Akibat Kebijakan Walikota : Jukir Terpaksa

AMBON, Karna.Id–Kenaikan tarif parkir kendaraan bagi pengguna jasa parkir dikeluhkan bukan saja para penggguna parkir tapi Jukir pun mengeluh pasalnya bila tarif parkir naik maka uang setor parkir ikut naik pula.
Alasan ini dikemukakan salah seorang jukir dipantai mardika yang mengeluh dengan target setoran yang harus dipenuhi sehari kerja.

Mereka para jukir terpaksa harus mengurangi pendapatan seharinya demi memenuhi setoran harian yang ditargetkan para bos jukir.
Kenaikan tarif Digagas antara Walikota Ambon dan PT. Usguards ini meberikan uang baru untuk mereka dan dan kami terpaksa.

kenaikan ini kami merasa diperas secara halus karena pendapatan kami dirasa tidak cukup dibanding sebelum adanya kenaikan.
Menurut jukir saat di temui ditempat kerjanya mengatakan “kenaikan Tarif parkir sebenarnya bagus tapi kalau uang setor seng iko nai ditambah cuaca macam begini, kalau setor tinggi bagaimana dengan katong”. Diketahui wilayah di Maluku Curah hujan tinggi.
Kenyataannya dilapangan Sebagian orang yang memakirkan kendaraan di lahan parkir masih menerapkan tarif lama dimana untuk kendraan Roda 2 sebesar Rp. 2000 dan kendaraan Roda 4 Rp 4000 sedangkan tarif baru parkir kendaraan untuk kendaraan roda dua (2) yaitu Rp 3.000 persekali parkir. Roda empat (3) Rp 5.000, roda empat (4) Rp 5.000, roda enam (6) Rp 8.000. Serta kendaraan dengan roda lebih dari enam (6) dikenai tarif Rp 10.000.
Pemberlakuan tarif parkir progresif yang di umumkan walikota Ambon dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Ambon No.16 2021 tentang Tarif retribusi parkir dan berlaku Senin 24/5/2022.
Tarif baru progresif yang dicanangkan Walikota hanya memikirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah memburuknya perekonomian Nasional akibat wabah Covid, Maluku dan kota ambon termasuk pernah masuk zona penyebaran covid.
Sebagaimana juga kritik disampaikan pemuda Muhammadiyah “ Mestinya pemerintah Kota Ambon lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi daerah yang ada dari sektor pariwisata, perhotelan, reklame dan lain sebagainya bukan pada jasa parkiran,”demikian diungkapkan Ketua Bidang Advokasi Pemuda Muhamamdiyah Maluku, Tamrin Hitimala, SH. MH dIlansir Malukunews.co,Sabtu (22/5/2021).
Tamrin mendesak agar kebijakan terdebut dianulir karena berdampak bagi masyarakat kota ambon khususnya pengendara motor dan mobil tegasnya.
Kebijakan walikota ambon Richard Louhenapessy ditengah meburuknya perekonomian sebagaimana kita tahu Provinsi Maluku masuk daerah termiskin ke 4 setelah papua dan NTT. Kebijakan yang pro Pengusaha (pengembang) tanpa memikirkan kondisi masyarakat bisa berakibat Provinsi Maluku tetap dalam posisi nyaman dari pantauan Pemerintah Pusat.
Kebijakan – Kebijakan pemerintah kota seperti ini sebagaimana Gubernur Maluku pernah mengatakan “yang menjadikan Maluku masuk urutan 4 daerah miskin dikarenakan kebijakan pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku”Kompas. Com (25/2/2020).