Beranda Teknologi Aturan Pengendalian Ponsel Black Market Belaku Mulai 18 April 2020

Aturan Pengendalian Ponsel Black Market Belaku Mulai 18 April 2020

pengendalian IMEI, pengendalian IMEI, Kemenkominfo, Kominfo,

JAKARTA, karna.id – Pemerintah dan seluruh operator seluler berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara melalui pengendalian IMEI.  Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kemkominfo Ismail MT menyampaikan pengendalian dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi.

“Untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi”, ujarnya dalam keteragan pers di Kementerian Kominfo, Jumat (28//2).

Turut hadir dalam konferensi pers, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perdagangan Luar Negri Indrasari WisnunWardhana, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronik (ILMATE) Kemenperind Haryanto dan Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys.

Ismail mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI sesuai dengan peraturan 3 kementerian.  

“Terhitung mulai tanggal 18 April 2020 dengan skema White List yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya”, katanya.

Dirjen SDPPI Kemkominfo menghimbau masyarakat untuk membeli perangkat handphone, computer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang legal.

“Pastikan untuk kritis dan cerdas (Know Your Mobile) dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin (imei.kemenperin.go.id) sebelum melakukan pembelian perangkat HKT baik melalui took maupun online”, tegas Ismail.

1 KOMENTAR

Comments are closed.