Beranda Opini Bagaimana Kita Menyikapi Pro dan Kontra Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?

Bagaimana Kita Menyikapi Pro dan Kontra Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?

Dewi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UMM
Dewi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UMM

Malang, Karna.id — Tahun ini, pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi menerbitkan peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Terbitnya permendikbud ini menuai banyak pro dan kontra. Terdapat pihak yang mendukung aturan ini dan banyak pula yang menentangnya. Sebelum peraturan ini diterbitkan, Nadim Makarim dalam podcast Deddy Corbuzier mengatakan telah melakukan survei pada beberapa dosen di perguruan tinggi. Sebanyak 77% dosen yang disurvei, mereka mengatakan telah melihat kekerasan seksual di dalam kampusnya sendiri. Dari 77% kasus tersebut, 67% nya tidak pernah dilaporkan sama sekali. Tidak dilaporkannya kasus tersebut dikarenakan takut terhadap stigma negatif dari masyarakat yang akan disematkan kepada penyintas.

Sebelum membahas mengenai pro dan kontra dari permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui urgensi mengenai pentingnya aturan ini untuk diterbitkan. Menurut survei online yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co, sebanyak 93 persen penyintas kekerasa seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum (Zuhra, 2019). Survei ini dilakukan pada tahun 2016 dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menerbitkan hasil survei mereka. Hasil yang didapat dari survei tersebut yaitu satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Selain itu, pada tahun 2018, komnas perempuan juga mencatat bahwa terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini meningkat sebesar 14 persen dari tahun lalu.

Dari data-data yang telah disurvei tersebut, kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini tentu sangat menghawatirkan. Apalagi jika kasus ini terjadi di lingkungan kampus. Jika kasus ini terjadi di lingkungan kampus, maka kegiatan belajar mengajar yang seharusnya aman bagi semua mahasiswa, akan menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa. Hal tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Selama ini yang terjadi di kampus yang ada di Indonesia, korban pelecehan seksual malah menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik ketika melaporkan orang atau dosen yang melakukan pelecehan seksual. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka akan menimbulkan ketakutan bagi penyintas untuk bersuara atau melaporkan kasus yang mereka alami ke polisi. Jika ketakutan ini terus terjadi, maka kasus pelecehan seksual di Indonesia tidak akan pernah selesai. Selama ini payung hukum yang tegas dari pemerintah belum dirasakan oleh penyintas. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan aturan atau payung hukum yang dapat mengatasi masalah ini.

Kemendikbud melalui permendikbud nomor 30 tahun 2021, mencoba hadir untuk masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa agar dapat mengatasi masalah pelecehan seksual di lingkungan kampus. Aturan ini akan menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam mengatasi dan mencegah kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dari poin-poin aturan pada permendikbud nomor 30 tahun 2021, menurut beberapa kalangan, terdapat aturan yang ambigu. Namun terdapat pula kalangan lain yang pro terhadap aturan dari permendikbud ini dan menganggap aturan ini sudah cukup tegas. Kita sebagai masyarakat tentu harus dapat melihat dan mengambil jalan tengah dari pendapat yang pro maupun yang kontra. Kita tidak boleh menutup telinga dari alasan di balik pro dan kontra tersebut. Pihak yang pro tentu memiliki alasan tersendiri. Begitu pula dengan pihak yang kontra terhadap aturan ini.

Pihak yang kontra terhadap aturan ini berpendapat bahwa aturan ini dapat menyebabkan legalisasi perzinahan atau seks bebas. Menurut Ketua Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad, terdapat frasa yang dapat melegalkan seks bebas. Frasa bertuliskan “tanpa persetujuan korban”. Frasa ini terdapat pada pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. frasa ini dianggap mengalami kecacatan materil. Menurut Lincolin Arsyad, pasal ini dapat menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Jika dilihat dari frasa “tanpa persetujuan korban”, maka tentu kita berpikir bahwa jika korban setuju, maka seks bebas dapat terjadi. Namun pasal tersebut tidak berhenti hanya di situ. Terdapat ayat 3 dari pasal 5 yang menyebutkan bahwa persetujuan korban yang dimaksud akan menjadi tidak sah jika korban berada pada kondisi sebagai berikut. Kondisi tersebut yaitu memiliki usia belum dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba, mangalami sakit, tidak sadar, atau tertidur, memiliki kondisi fisik dan/atau psikologi yang rentan, mengalami kelumpuhan sementara dan/atau mengalami kondisi terguncang.

Berdasarkan uraian di atas, pihak yang pro juga memiliki pemikiran tersendiri. Pihak yang pro berpikiran bahwa aturan ini sudah tepat. Walaupun frasa “tanpa persetujuan korban” memang dapat menyebabkan ambiguitas, namun hal tersebut telah dijelaskan lebih lanjut pada ayat 3 dari pasal 5 Permendikbud Nomor 30 tahun 2021. Selain itu, jika aturan ini tidak diterbitkan, maka kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan akan terus mengalami kemunduran atau bahkan tidak akan teratasi sama sekali. Menurut Nisrina Nadhifah, seorang pegiat hak asasi manusia (HAM) mengatakan bahwa belum ada peraturan yang memiliki aspek pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban. Jika kita melihat kasus pelecehan seksual, korban tentu menganggap bahwa mereka tidak setuju untuk dilecehkan. Artinya, pasal ini bisa dijadikan senjata untuk melawan oknum-oknum yang melakukan pelecehan seksual.

Dari pendapat yang pro dan kontra, lantas bagaimana kita seharusnya menyikapi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini? Ketika membandingkan pendapat yang pro dan kontra, tentu kedua pendapat tersebut memiliki argumen masing-masing. Argumen tersebut juga tidak bisa disalahkan karena memiliki kekuatan masing-masing. Namun poin yang harus kita soroti adalah, kita tidak boleh terjebak kepada hal yang negatif. Sebelum kita memutuskan mengambil sikap terhadap permendikbud ini, sebaiknya kita melihat sebelum dan sesudah aturan ini dibuat. Sebelum aturan ini dibuat, korban kebanyakan tidak berani melapor. Namun setelah permendikbud ini dibuat, korban menjadi memiliki senjata untuk berani bersuara. Korban yang bersuara menjadi memiliki kekuatan hukum dengan adanya permendikbud ini. Mungkin frasa “tanpa persetujuan korban” dapat disalah artikan. Artinya, jika korban setuju untuk dilecehkan, maka aturan ini tidak berlaku. Namun apakah ada korban pelecehan yang setuju dirinya dilecehkan? Tentu kita berani menjawab bahwa tidak ada korban pelecehan yang senang jika dirinya dilecehkan. Pelecehan itu sendiri dapat diartikan sebagai penghinaan terhadap diri seseorang. Dan dari sini terdapat pertanyaan bahwa siapa yang ingin dirinya dihinakan? Tentu tidak ada yang ingin. Dan jika frasa tersebut dianggap dapat melegalkan seks bebas, lantas bagaimana dengan kondisi seks bebas di sekitar kita hari-hari ini? Apakah sebelum permendikbud ini dibuat, seks bebas di sekitar kita angkanya kecil? Tentu tidak juga. Artinya kita tetap harus menolak seks bebas. Sebagai umat beragama, kita memiliki aturan yang jelas untuk hal ini. Ada atau tidak adanya frasa “tanpa persetujuan korban”, kita tetap harus menolak seks bebas. Karena jika seks bebas merajalela, maka manusia menjadi tidak ada bedanya dengan binatang.

Dari uraian opini di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita jangan terpaku terhadap satu frasa. Namun kita harus menjadikan permendikbud ini sebagai senjata untuk mencegah dan mengatasi masalah pelecehan atau kekerasa seksual di lingkungan pendidikan. Kita juga harus menolak terhadap seks bebas.

Oleh: Dewi (Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam UMM)