Beranda Ekonomi Bola Panas Jiwasraya, INDEM Dorong DPR Bentuk PANSUS

Bola Panas Jiwasraya, INDEM Dorong DPR Bentuk PANSUS

JAKARTA, karna.id — Bola panas kasus Jiwasraya menggema di pusat ibukota republik hingga terdengar ke seluruh pelosok nusantara. Media seperti angin yang berhembus mewartakan dan menggema ke seluruh warga republik.

“Kasus Jiwasraya bagai adzan magrib di siang bolong. Datang dan dilahirkan di waktu yang tidak tepat. Seolah merobek citra dan harapan perbaikan BUMN di tangan sang nahkoda baru, Erik Tohir” ucap Sadikin Suhidin, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (INDEM) saat ditemui di kantornya, di bilangan Blok M, Jakarta, 21/01/2020.

Sadikin Suhidin mengatakan kasus ini akan sangat mencoreng wajah Erik Tohir. Bagaimana tidak, Erik Tohir semula dianggap sebagai wajah profesional dalam BUMN. Sang menteri dianggap mampu memutus mata rantai silang sengkarut bisnis dan politik. Rakyat menggantungkan harapan sepenuhnya pada pundak Erik Tohir. Namum apa daya, Skandal Jiwasraya malah kembali membuka aib BUMN.

“Skandal ini membuat wajah BUMN jadi tercoreng moreng. Muka BUMN semakin kusut masai” imbuh Sadikin.

Kerugian negara dan nasabah pun tidak tanggung-tanggung. Diperkirakan terdapat dana yang melayang dari tubuh BUMN ini, paling sedikit 13T, bahkan bisa mencapai 30T.

“Jumlah tersebut sungguh besar. Skandal ini harus ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. DPR harus membentuk Pansus Jiwasraya” tutur Sadikin.

Menaksir dana yang raib, skandal Jiwasraya adalah “mega skandal” terbesar sepanjang republik ini berdiri. Sebuah kejahatan kera putih yang pasti melibatkan banyak pihak. Tidak berlebihan jika mayoritas warga republik curiga terdapat banyak ‘’penggede” di balik Jiwasraya.

“Dengan demikian Jiwasraya layaknya bola panas nan liar. Panas karena Jiwasraya mampu membakar semua pihak khususnya elit di sekitar kekuasaan, dan liar karena mampu menyasar siapa pun dan kapan pun jika “mega skandal” ini terbongkar hingga ke akarnya” kata Sadikin.

Sadikin menambahkan bahwa DPR harus membuat Pansus Jiwasraya. “DPR harus tetap konsisten untuk melaksanakan dan melakukan audit terhadap perusahaan asuransi plat merah tersebut” tegas Sadikin.

Sisi lain, urgensi adanya pansus menurut Sadikin, juga untuk membangun kepercayaan terhadap nasabah dan konsumen jangan sampai permasalahan yang ada terkesan ditutup-tutupi. Sadikin berharap pansus menjadi ruang diaogis yang transparan demi mencari solusi atas masalah yang menjerat Jiwasraya.

“Ini kan terdapat uang-uang nasabah yang harus diselamatkan, luar biasa nilainya, 13 Triliun. Kita berharap DPR tidak main-main” imbuh Sadikin.

Sebelumnya wacana akan adanya Pansus Jiwasraya telah diusulkan oleh lima fraksi di DPR. Akan sangat disayangkan bilah hal tidak berlanjut. Sadikin mengingatkan agar jangan ada transaksi di bawa meja terkait wacana Pansus Jiwasraya.