Beranda Politik Diskusi Omnibus Law, HMI Trisula: UU Omnibus Law Ciptaker Produk Gagal

Diskusi Omnibus Law, HMI Trisula: UU Omnibus Law Ciptaker Produk Gagal

Diskusi Omnibus Law, HMI Trisula: UU Omnibus Law Ciptaker Produk Gagal, Ciptaker HMI, HMI Demo Ciptakerja, HMI Malang,

MALANG, karna.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang yang tergabung dalam Komisariat Trisula Universitas Muhammadiyah Malang mengkritisi produk UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI.

Dalam diskusi bertajuk gemuruh cabut omnibus law, HMI Komisariat yang terdiri dari HMI Komisariat Teknik, Komisariat Pertanian dan Komisariat Peternakan-Perikanan menghadirkan sejumlah tokoh intelektual sebagai pembicara.

Menurut Koordinator diskusi, Imam Abusyiri pihaknya menilai UU Ciptaker yang telah disahkan pada (5/10) merupakan produk gagal yang di buat parlemen. Ia mengatakan HMI sebagai bagian bangsa Indonesia menyayangkan langkah DPR tersebut.

“Tentunya ini sudah gagal dan harus segera di cabut. Masa kita mau menjalakan produk gagal dalam bernegara serta UU ini menyangkut hidup banyak orang (hajat hidup masyarakat)”, kata Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Teknik yang juga koordinator agenda kepada karna.id usai diskusi, Selasa (27/10).

Baca juga: HMI Trisula UMM Gelar Diskusi Cabut Omnibus Law

Ketua Umum HMI Cabang Malang Sutriyadi dalam pemaparannya menyampaikan dalam hal demokrasi yang terpenting adalah adanya partisipasi publik. Sedangkan apa yang terjadi di RUU Omnibus Law ini sangat minim partisipasi.

“Seakan akan publik seperti dikadalin dengan melihat jadwal rapat paripurna yang tiba-tiba dimajukan bahkan konflik internal pun terjadi disitu”, ujarnya.

Sementara, Febriansyah Ramadhan mengatakan bahwasanya perjuangan untuk mencabut atau menggagalkan tidak cukup dengan aksi turun ke jalan, kita harus menggunakan segala cara baik melalui jalur hukum maupun aksi demostrasi.

“Akan tetapi sulit rasanya ketika menuntut presiden untuk mengeluarkan perppu sekarang karna UU ini belum dijalankan dan tidak menyebabkan dampak yang nyata. Posko-posko pengkajian terkait substansi dari UU ini harus digencarkan, bahkan akan lebih mudah ketika cabut omnibus law diinginkan ketika sudah ada yg terdampak yang kemudian dibawa melalui jalur hukum”, katanya.