Beranda Hukum Distorsi Quo Vadis Aksi Mahasiswa: Fenomena Riding Politics dan Narcissistic Figure

Distorsi Quo Vadis Aksi Mahasiswa: Fenomena Riding Politics dan Narcissistic Figure

Distorsi, Quo Vadis, Aksi Mahasiswa, Tolak RUU KPK, Tolak RKUHP, Dede Luthfi Alfiandi, Dede Luthfi Alfiandi (20 tahun), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008
Kader HMI Cabang Malang Komisariat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Fitrah Ashary Bangun saat berorasi di depan Kantor DPRD Kota Malang.

Oleh, Muh. Fitrah Ashary Bangun (Kader HMI Cabang Malang Komisariat Ekonomi Umm)

Beberapa bulan lalu, tepatnya September 2019 kita semua melihat dan merasakan bagaimana antusias dan semangat seluruh mahasiswa Indonesia dalam melakukan aksi demostrasi terhadap RKUHP dan RUU KPK. Walaupun apa yang menjadi tuntutan mahasiswa saat itu sampai sekarang tidaklah terlalu diindahkan, tetapi ini dapat menjadi bukti “Spirit Perjuangan” masih melekat di tiap-tiap individu mahasiswa. Besarnya aksi di saat itu mampu menggegerkan dan membuat diskusi di setiap kampus, debat maupun talkshow di televisi, dan juga sebaran di media sosial atas apa-apa yang menjadi tuntutan mahasiswa yang merupakan representasi atas keresahan masyarakat Indonesia.

Begitulah sekilas singkat aksi mahasiswa kemarin atas gelora semangat masing-masing kampus maupun organisasi mahasiswa, mengirim setiap mahasiswanya menjadi garda terdepan demonstrasi. Namun, mestinya tidak hanya itu yang menjadi fokus pandang kita jika ingin menelaah kembali terkait aksi mahasiswa kemarin. Seharusnya bagaimana keselamatan massa aksi adalah salah satu sisi fundamental. Bagaimana puluhan mahasiswa ditangkap baik yang dinyatakan bersalah atas tindakannya maupun yang dinyatakan tidak bersalah/ salah tangkap, namun tetap disiksa secara tidak manusiawi. Bagaimana banyaknya mahasiswa yang tewas, seperti tewasnya Randy (21) dan Muh Yusuf Kardawi (19), mahasiswa dari Universitas Haluoleo Kendari yang juga merupakan kader IMM. Bagaimana kemudian perlakuan polisi dapat kita lihat jelas-jelas telah melanggar SOP (Standar Operasi Prosedur) dan bertindak membabi buta sehingga slogan “Humanistik” benar hanya berupa “Jargonistik”, bahkan tim advokasi untuk Demokrasi dan Reformasi menyebut kepolisian telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Begitulah “lelucon” yang berteatrikal di negeri ini berjalan dan semua akal mengerti bahwa sudah bukan rahasia umum penerapan hukum di realita tidak berjalan sesuai semestinya. Kita semua tahu unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum adalah benar diperbolehkan dengan landasan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Kita semua tahu Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Kita semua tahu Polri memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap aksi massa (Pasal 13 Perkapolri 9/2008) yakni melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas dan menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan (d) Menyelenggarakan pengamanan. Bahkan kita juga semua tahu, meskipun ada kericuhan ataupun provokasi, tetap ada hal-hal yang dilarang dilakukan oleh satuan Dalmas (Pengendalian Massa), yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) yaitu bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur, membawa peralatan di luar peralatan dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam, Keluar dari ikatan satuan/ formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan, Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa, Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/ perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa, Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Namun, kita semua pasti lebih tahu bahwa apa yang sudah terlandaskan dalam hukum Indonesia semua hanya wacana dan terkandaskan dalam realita   

Alinea panjang di atas, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa sudah sangat jelas jika hukum saat ini tidak dikatakan cukup baik dalam penerapan dan aparat tidak menjalankan apa-apa yang menjadi pedoman dalam pengendalian massa saat aksi demonstrasi berlangsung. Harapannya adalah bagaimana kemudia tiap-tiap penegak hukum dan LBH, mahasiswa, tim-tim adovaksi dan demokrasi dapat terus mengawal jalannya hukum dan demokrasi di bumi pertiwi ini.

Distorsi Terhadap Quo Vadis Aksi Mahasiswa

Bagaimana dan kemana gerakan mahasiswa saat ini? Apakah penyelesaian akan tuntutan benar-benar telah usai? Apakah seluruh massa aksi yang ikut menggaungkan tuntutan demi tegaknya hukum dan demokrasi benar-benar sudah aman? Jika pun masih ada (massa aksi) yang diproses, apakah ada gerakan untuk membantu korban? Apakah para Pimpinan Aksi, para pioneer, para pimpinan atau Ketua BEM masing-masing kampus yang dulunya maju terdepan dalam menghadapi kamera saat diminta keterangan dan sekarang berubah menjadi selebgram juga maju di garda terdepan dalam penyikapan, pengamanan, dan memberikan bantuan kepada korban?

Dede Luthfi Alfiandi (20 tahun), pemuda pemberani yang merupakan salah satu dari massa aksi, yang viral dengan sebutan “Pembawa Bendera” saat demo di DPR. Ia ditangkap dan mengaku dianiaya oleh penyidik kepolisian saat dimintai keterangan di Polres Jakarta Barat. Pernyataan itu, ia lontarkan saat memberikan kesaksian di hadapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020). Dalam posisi duduk, dia menceritakan terus-menerus diminta untuk mengaku telah melempar batu kepada aparat kepolisian yang saat itu tengah mengamankan aksi di depan Gedung DPR/MPR. Jika tidak mau mengaku, penyidik tak segan-segan menyetrum tubuh Luthfi. Kupingnya dijepit, dan sekali-kali disuruh jongkok. Bahkan penganiayaan itu dilakukan secara terus-menerus agar ia mengakui. Padahal berdasarkan pernyataannya, Luthfi tidak melakukan perbuatan itu, sehingga tindakan kekerasan oleh aparat itu membuatnya terpaksa mengakui perbuatannya. “Di Persidangan pengakuan Luthfi seperti itu,” kata kuasa hukum Lutfi dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Barisan Advokasi Rakyat (LBH KOBAR), Sutra Dewi, Selasa (21/1/2020).

Cerita Luthfi di atas adalah cerita duka dari salah satu peserta aksi yang sampai saat ini menderita yang artinya masih ada belasan dan puluhan korban lainnya yang merasakan hal yang sama. Sedangkan di belahan keping dunia lain, para Pimpinan Aksi (Ketua BEM dan Ketua Organisasi Mahasiswa lain) yang lebih tepatnya disebut selebgram asyik mengisi rutinitas harian dalam berbagai undangan media dalam talkshow, undangan berbagai kampus dalam acara seminar, dan undangan pejabat dalam acara dinner ataupun ngopi, tak lupa berjabat tangan serta berfoto gembira diatas upload media sosial yang dimiliki. Inilah yang disebut dengan “Fenomena Riding Politics dan Narcissistic Figure.Fenomena yang sebenarnya sudah terjadi persis di tahun ’98, dimana para aktivis maju ke depan untuk merongrong masuk di hadapan media, dan mundur secara perlahan di hadapan pentungan dan todongan laras panjang pak aparat. Dan sekarang, berkat acara jabat tangan, makan-makan, dan berfoto sebagai lebelisasi sah dengan para pejabat dahulu dirinya pun kini dapat disebut para pejabat masa kini. Tanpa disebut beberapa nama aktivis pendahulu itu, kitapun sama-sama mengetahui dengan jelas, sebab kini jalan itu juga-lah yang ingin dicapai oleh kebanyakan aktivis sekarang.

Cukup disayangkan memang, jika aksi hanya ditampilkan sebagai bukti kedigdayaan para masing-masing pimpinan untuk menampilkan aksi yang hanya sebatas eksistensial kepada publik sehingga kemudian menelantarkan valuitas dan semangat jiwa-jiwa massa aksi yang murni terhadap tuntutan dan keresahan terhadap negeri ini. Disorientasi inilah nantinya yang akan memadamkan api semangat sehingga kemudian tereduksilah ghiroh pergerakan ini dan mahasiswa kembali kepada fase vacuum of power (dalam arti kekuatan sebagai panji kebenaran) akibat hilangnya trust terhadap aksi massa itu sendiri.

Romantisme dan Traumatik Gerakan       

Harapan kita bersama, gerakan aksi massa nantinya tidak sekedar hanya unjuk gigi dalam panggung dan tebar senyum oleh para Pimpinan Aksi yang terus melakukan Riding Politics (Politik Tunggangan) dan klaim massa agar mendapat sanjungan publik dan undangan para birokrat/ pejabat. Kemudian, menjadi demam Narcissistic Figure (Figur yang Narsis) mendapat followers di tiap-tiap akun media sosial masing-masing dan bertransformasi menjadi selebgram, mendapat undangan sebagai pemateri dalam acara seminar dan talkshow di tiap-tiap kampus dan lain sebagainya. Bukan. Sebagai pemateri seminar, menjadi “figur publik”, mendapat undangan sana sini bukanlah hal yang salah. Bahkan, menurut perspektif penulis itu adalah dakwah pergerakan yang baik. Bagaimana kita menggaungkan pentingnya sikap kritis dan peduli kepada tiap kampus serta mahasiswanya. Yang disayangkan adalah ketika kita mendapat popularitas tersebut dan melupakan orang-orang (massa aksi) yang telah sama-sama berjuang. Yang disayangkan adalah ketika para korban-korban masih mendekam dan menderita, padahal di satu sisi mereka juga merupakan asbab kepopuleritasan saat ini, sementara para pimpinan terhegemoni oleh indahnya dunia di belahan kepingan lain.

Tidak bisa dinafikkan jika gerakan September kemarin adalah bentuk kerinduan setiap mahasiswa akan romantisme gerakan tahun ’98. Dan berhentinya gerakan kemarin juga merupakan kekhawatiran para pemuda akan traumatik gerakan tahun ’98. Bagaimana tidak, banyak dari kita terhipnotis dan bergelora saat mendengar dan melihat tayangan para patriot-patriot ’98 dalam meruntuhkan Rezim Soeharto (masa peralihan Orde Baru ke Era Reformasi). Namun, kita juga merasakan trauma akibat adanya beberapa aktivis terdahulu yang berebut kepentingan individualistic, menginginkan karir politik, dan sekarang ini menjadi penguasa birokrat. romantisme dan traumatik ini lah yang khawatir kita rasakan kembali dan berefek panjang dengan matinya pergerakan mahasiswa kembali sehingga kita menyaksikan virus-virus keapatisan terhadap bangsa ini, negeri ini, akan semakin mewabah. Dan kita berharap bersama, baik para Pimpinan Aksi/ Ketua BEM se-Indonesia maupun kita sebagai individu atau kelompok mahasiswa/ pemuda masih menggigit idealisme yang kita miliki ini.

Pertanyaan kembali, adalah apa yang sedang dilakukan oleh Pimpinan Aksi atau Ketua BEM kita untuk menyelamatkan para korban (yang notabene peserta aksi di salah satu komando orasi ataupun klaim massa-nya)? Apakah hanya ada LBH KOBAR (Lembaga Bantuan Hukum Komite Barisan Advokasi Rakyat) saja yang membantu Luthfi dan para korban lain? Semoga untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan ada ikhtiar baik gerakan aksi maupun tulisan, tuntutan dan pengawalan setiap mahasiswa untuk para korban sebagai bentuk solidaritas dan sikap idealis kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda yang kemarin siang saling bahu-membahu di jalanan. Semoga para Pimpinan Aksi/ Ketua BEM bersama tidak terlalu lupa dan terhegemoni oleh nikmatnya menjadi figur publik.

Seideal-idealnya organisasi adalah Keluarga, dan seideal-ideal Pemimpin adalah seorang Ayah. Ketika salah satu dari anggota keluarga ada yang terganggu atau tersakiti, seorang Ayah dipastikan akan maju terdepan walau apapun resikonya untuk mengamankan dan kembali mengawal anggotanya. Begitulah pula yang kita harapkan kepada setiap Pemimpin saat ini. Semoga para Pimpinan Aksi/ Ketua BEM dapat menjadi figur si Ayah yakni masih bersikap sebagai Pemimpin yang idel untuk menyelamatkan Luthfi dkk (anggotanya) yang masih mendekam dan menderita. Jika tidak demikian, maka tidak dapat disalahkan juga, ketika anggota lainnya mendobrak dan mengkritik si Ayah (Pimpinan Aksi/ Ketua BEM) sebagai bentuk rasa kecewa dari ketidak idealisan seorang Pemimpin yang mereka punya.

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda.”-Tan Malaka

Semoga statement yang sering kita dengar ini bukanlah berupa nasehat utopis yang hanya menjadi penyedap dalam bumbu-bumbu pencitraan para aktivis saat ini. “Panjang Umur Perjuangan”, semoga saja perjuangan masih memiliki umur yang panjang. Jika hal itu mustahil, maka bersama kita berdoa dan ikhtiarkan untuk “Abadi Perjuangan”.