Beranda Hukum DPP FOKSI Mendukung Langkah Tegas Kapolri Lawan Radikalisme

DPP FOKSI Mendukung Langkah Tegas Kapolri Lawan Radikalisme

MALANG, karna.id — DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) mendukung langkah tegas Kapolri Jendral Idham Azis melawan tindakan radikal dan premanisme yang mengatasnamakan agama serta menganggu keamanan dan ketertiban umum.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Foksi, Nanang A. Daud dalam keternangan pers, Kamis (10/12/2020).

“Pertama perlu kami dari Foksi sampaikan dukungan kami kepada pihak kepolisian atau dalam hal ini Kapolri Jendral Idham Azis dan jajaran yang telah berkomitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang dengan sengaja menyebar luaskan paham radikal dan melakukan tindakan premanisme yang menggangu keamanan dan kenyamanan masyarakat”, ujar Nanang Daud.

Nanang mengatakan fungsi negara adalah menjamin kamanan dan kenyamanan dari seluruh warga masyarakat maka langkah Polri dalam memberantas paham radikal dan tindakan premanisme adalah tepat.

“Ini sudah sesuai dengan tugasnya Polri adalah alat negara yang berperan memelihara kamtibmas dan menegakan hukum di Indonesia. Maka segala hal yang berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban umum harus di tindak tegas”, terangnya.

Nanang menegaskan kepada siapapun yang menganggu keamanan dan ketertiban maka pihaknya meminta Kapolri menindak tegas dan cepat. Karena, lanjutnya di saat bangsa dilanda musibah pandemi Covid-19 yang dibutuhkan ketenangan dan kenayamanan.

“Kondisi belakangan yang terjadi di Indonesia sungguh memprihatinkan. Negara itu adalah jangan takut kepada siapapun, harus tegas. Khususnya Polri sebagai alat negara yang memiliki fungsi pokok dibidang ini”, tegasnya.

Terkait sikap Kapolri dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi belakangan, Foksi mengapresiasi langkah tersebut dan menunjukan bahwa negara hadir dalam menjaga keutuhan bangsa, ketertiban dan keamanan warga masyarakatnya.

“Kami mengapresiasi langkah Kapolri dalam menangani persoalan yang terjadi belakangan karena meresahkan sekali. Soala-ola negara ini milik segelintir orang dan bebas melakukan apapun atas kehendaknya”, katanya.