Beranda Daerah Dugaan “Penyunatan” Dana Bansos Dinilai Perbuatan Melawan Hukum

Dugaan “Penyunatan” Dana Bansos Dinilai Perbuatan Melawan Hukum

DEPOK, karna.id — Pengamat kebijakan publik Depok, Ikhwan Fakhrojih berpandangan, adanya dugaan pemotongan (“disunat”) program bantuan sosial (Bansos) dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk warga terdampak pandemi corona (Covid-19) dinilai ada unsur perbuatan melawan hukum.

Pasalnya, menurut Ikhwan, dana sebesar Rp250.000,- sebagai dana bansos itu peruntukannya untuk masyarakat miskin, bukan untuk administrasi RT/RW.

“Karena itu dugaan perbuatan oknum yang memotong sebagian dana bansos tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ikhwan dihubungi melalui layanan singkat di Depok, Sabtu (18/04) malam.

Ikhwan mendesak Pemkot Depok melakukan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan penekanan agae tidak ada satu rupiah pum dana bansos dipotong dengan dalih apapun.

Misalnya, kata Ikhwan, Pemkot Depok sebaiknya membuat petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis) yang jelas.

“Pemkot mesti berbasis data warga yang diverifikasi dengan bukti-bukti relevan bahwa warga yang bersangkutan benar-benar kategori masyarakat miskin,” katanya.

Selain itu, Ikhwan juga meminta Pemkot Depok membuka pusat pengaduan masyarakat untuk mengakomodir masyarakat miskin yang belum tercover.

“Langkah tersebut akan mampu meminimalisir terjadinya konflik di level masyarakat. Sehingga, mandat pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana bansos sebagaimana kriteria yang ada terlaksana dengan baik,” pungkasnya. ***