MALANG, karna.id — Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya bersama Jaringan Perempuan Desa (JPD) gelar kegiatan edukasi perempuan terkait pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan secara virtual adalah rangkaian pengabdian kepada masyarakat selama satu bulan kedepan melalui transfer knowledge untuk kelompok perempuan.
Dosen ilmu politik Brawijaya Juwita Hayyuning Prastiwi mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kewajiban sebagai upaya pengejahwantahan tri darma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.
“Harapanya melalui kegiatan ini, akan ada praktik-praktik baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok perempuan, misalnya diet sampah plastik, memakai clodi alih-alih pembalut/popok sekali pakai, hingga meninjau ulang pembangunan massif desa wisata yang mengancam pasokan pangan”, ujar Juwita Prastiwi pada Jumat (13/8).
Sementara Koordinator JPD Malang Khusnul Khurotiramdannisa menjelaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran. Secara khusus Kesetaraan Gender adalah tujuan ke-5 dalam SDGs, namun catatannya isu perempuan melekat dalam tujuan-tujuan yang lain seperti kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Khusnul mengungkapkan pandemi covid-19 yang berlangsung di Indonesia memperparah situasi sosial perempuan. Menurutnya, ada dua isu yang menjadi tantangan pemenuhan TPB.
“Misalnya isu pernikahan dini yang tahun 2021 ini naik tiga kali lipat serta meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) selama berlakunya pembatasan sosial”, ujar Koordinator JPD Malang Khusnul Khurotiramdannisa dalam keternangan tertulis kepada karna.id, Jumat (13/8).
Menurut Koodinator JPD Malang, SDGs adalah kelanjutan dari MDGs, salah satu perbedaannya adalah bahwa SDGs membuka kesempatan untuk sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil seperti JPD dapat turut serta mendukung pencapaaian SDGs dan belum banyak perempuan yang memahami dan mengikuti perkembangan kebijakan bertema gender.
“Sedangkan realitas lapangan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan semua menjadi komponen tak terpisahkan yang menempatkan perempuan sebagai korban terdepan. Maka dalam proses mencapai pembangunan berkelanjutan butuh peran besar baik dari individu maupun kelompok masyarakat sipil”,katanya.