Beranda Agama Fungsionaris PB HMI menilai RUU HIP Haram Hukumnya

Fungsionaris PB HMI menilai RUU HIP Haram Hukumnya

HMI Tolak RUU HIP, RUU HIP, HMI dan RUU HIP, Himpunan Mahasiswa Islam, Pancasila Harga Mati, Tolak RUU HIP, RUU HIP Inisiatif DPR, PDIP dan HIP, NASAKOM, Ulama Tolak HIP, Mahasiswa Tolak RUU HIP, Demo RUU HIP, Halunan Ideologi Pancasila, Soekarno NASAKOM, Komunisme, Komunis di Indonesia

JOMBANG, karna.id — Gelombang penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP terus berdatangan.

Kali ini datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Fungsionaris PB HMI, R. Bushron meminta Pemerintah membatalkan RUU inisiatif DPR tersebut.

“Pembahasan RUU HIP bukan hanya ditunda namun dibatalkan karena haram hukumnya”, ujar Bushron dalam keterangan tertulis kepada karna.id, Jumat (26/6).

Bushron menilai RUU HIP sangat nyata telah membingkai Pancasila ke dalam jeruji prespektif pribadi masa lampau. Dimana sebagian isi RUU itu merupakan prespektif Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni.

Wasekjen PB HMI menjelaskan pancasila sebagai dasar negara kita merupakan konsensus nilai yang menjadi titik temu antar berbagai ideologi yang ada di bangsa ini. Menurutnya, makna konsensus disini adalah kesepakatan bersama para founding fathers kita, bukan milik kelompok bahkan perorangan.

“Sehingga sangat penting untuk selalu menjaga konsensus kebangsaan ini, perekat berbangsa ini dan menghilangkan segala kepentingan kelompok, golongan tertentu karena bukan hanya menjadi perekat bangsa namun perpecahan bangsalah dampaknya”, imbau Bushron.

Wasekjen PB HMI mengingatkan peristiwa 65 masih tajam sekali atas pertarungan ideologi, akibat penyimpangan konsensus kebangsaan kita. Tepatnya, lanjut Bushron tidak konsekuennya pemerintah saat itu menjalankan Pancasila sila ke-1 akhirnya melahirkan konsep NAS “KOM”.

“Apakah kita ingin membuka celah untuk terjadinya masa masa kelam bangsa ini?. Hal-hal semacam ini dalam era modern dengan tantangan global yang kian berat, seyogyanya jangan pernah terulang kembali”, tegasnya.

Terkahir, Ia berpesan untuk generasi yang tidak mengikuti perjuangan mulai 1928-1945 sudah sepantasnya kewajiban kita berjuang dan berpikir untuk merawat dan menjaga perjuangan serta konsensus berbangsa dan bernegara yang telah diperjuangkan itu.

“Karenanya bangsa dan persatuan Indonesia tetap jaya abadi selamanya”, pungkas Wasekjen Bushron.