PROBOLINGGO, karna.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono akan segera purna tugas pada desember 2022. Menanggapi hal itu Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau Gertak mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko membentuk tim seleksi yang berintegritas.
“Gertak menyerukan dan mendesak Plt Bupati Probolinggo bergerak cepat, tepat dan titis dalam memilih Sekda berintegritas. Jangan sampai ada keterlibatan dalam catatan kelam kasus korupsi Hasan Aminuddin dan Mantan Bupati Tantriana Sari”, ujar Fungsionaris Gertak Ones di Probolinggo, Kamis (6/10).
Ones mengatakan ada dua hal penting terkait pergantian jabatan Sekda Probolinggo. Pertama pihaknya meminta dan mendesak Plt Bupati membentuk dan mengangkat Panitia Tim Seleksai SDM yang berintegritas.
Rudi menyeruhkan Bupati Probolinggo perlu melibatkan KPK dalam melakukan supervisi dalam setiap tahapannya. Mmulai sejak pembentukan pansel, pendaftaran, hingga penilaian calon Sekda.
Menurut aktivis yang masih mengenyam pendidikan S1 di salah satu kampus terkemuka di Surabaya ini, kedua poin diatas harus diperhatikan. Hal itu tidak lepas dari sejarah kelam Kabupaten Probolinggo di masa kepemimpinan Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari menjabat sebagai Bupati.
“Rasa trauma Masyarakat Kabupaten Probolinggo terhadap sadisnya Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari selama memimpin Kabupaten Probolinggo masih membekas. Uang negara mereka jadikan bancakan memperkaya diri sendiri, bahkan itu mereka lakukan di tengah suasana pandemi covid-19. Beruntung keduanya hanya divonis 4 tahun penjara, bukan hukuman mati”, ungkap Ones.
Dengan demikian, lanjut Ones dalam rekrutmen penjaringan Sekda Kabupaten Probolinggo harus dipenuhi dengan semangat pemberantasan korupsi untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Lanjut Ones, pihaknya masih meragukan Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko berani mengambil langkah tegas untuk reformasi birokrasi mengingat hubungan dekat Timbul dengan Hasan Aminuddin.
“Kenapa kami harus menyuarakan ini, jujur karena kami masih ragu dengan komitmen anti korupsi yang digaungkan Plt Bupati Timbul. Mengingat hubungan dekatnya dengan Hasan Aminuddin, Pak Timbul berani melawan pengaruh hasan yang sampai saat ini masih mengakar di birokrasi,” ungkapnya.
Gertak kata Ones berupaya untuk istiqomah mengawasi dan mengawal perjalanan pemerintah Probolinggo sehingga bersih dari praktik korupsi.
Ones menilai bahwa apa yang disuarakan ini harus dimaknai sebagai kritik yang membangun, untuk satu tujuan kembalinya kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Kabupaten Probolinggo untuk saat ini, besok dan masa yang akan datang.
“Kasihan rakyat Probolinggo, yang hari ini menggantungkan harapan baru untuk membangun peradaban tata kelola pemerintahan baru di Kabupaten Probolinggo kepada timbul. Timbul harus konsisten bahwa dalam kepemimpinannya gak boleh ada bayang-bayang HA dan PTS, lebih-lebih kebiasaan lama HA dan PTS dalam mengisi jabatan strategis yang selalu menyuguhkan rakyat beli kucing dalam karung”, terangnya.
Gertak juga kembali menanyakan kelanjutan dari pemanggilan Plt Bupati Probolinggo oleh KPK pada Oktober tahun lalu.
“Tahun lalu KPK pernah menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Timbul, tapi sampai saat ini pemeriksaan tersebut belum ada kejelasan, belum ada media yang memberitakan lebih lanjut. Jangan kemudian kondisi ini membuat dia cukup percaya diri dan bertepuk dada menjadi kepanjangan tangan HA dan PTS dalam menjalankan roda pemerintahan”, pungkas Ones.
