Beranda Opini HMI di Tengah Krisis Kepemimpinan (Bagian II)

HMI di Tengah Krisis Kepemimpinan (Bagian II)

Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Cipayung Plus, Kelompok Cipayung, Milad HMI, Dies Natalis HMI, Organisasi Mahasiswa, NDP HMI, Mission HMI, Kita HMI, M. Zahrin Piliang, Ketua Umum HMI Cabang Medan 1983-1984, HMI di Tengah Krisis Kepemimpinan
Ketua Umum HMI Cabang Medan 1983-1984, M. Zahrin Piliang

Oleh, M. Zahrin Piliang (Ketua Umum HMI Cabang Medan 1983-1984 Menyambut Milad ke 73 HMI 5 Februari 1947 – 5 Februari 2020)

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebut cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ternyata makin hari makin  mengalami kebangkrutan. Koperasi yang seharus menjadi soko guru perekonomian nasional kini hanya tinggal kenangan. BUMN sebagai state entreprice kini juga sedang dihadapkan pada beban pembiayaan infrastruktur yang tak mampu dipikulnya, dan akibatnya harus berhutang pada asing. Sementara nilai tukar rupiah terhadap  $ US terus merosot. Sementara para pedagang kecil dan mikro, tak pernah beranjak dari problem klasik, permodalan, manajemen, dan distribusi. Ini terjadi karena bandul politik ekonomi Indonesia memang dirancang menuju ekonomi kapitalis-liberal.

Di lain pihak, bisnis online yang kini merebak sepenuhnya juga dikuasai asing. Sejumlah unicorn yang beroperasi di Indonesia ternyata berafiliasi dengan asing, sebut Alibaba, Grab, dan sebagainya. Kini masyarakat  baik perkotaan maupun pedesaan sudah sangat akrab belanja online. Tanpa disadari kondisi ini telah memotong mata rantai distribusi barang dan jasa yang sebagian daripadanya digeluti oleh para pedagang kecil (pribumi) yang sebelumnya mereka harus membuat pertahanan atas serbuan mini market yang kini sudah masuk ke desa. Sesorang kini bisa memesan barang dari China, Hong Kong, Korea, dll secara langsung melalui online. Bayangkan, berapa jumlah uang rakyat Indonesia disedot oleh bangsa lain tanpa kehadiran mereka secara fisik di Indonesia.

Kepemimpinan HMI Mengalami Krisis

Telah dikemukakan sekilas tentang dampak benturan yang melanda Indonesia, terutama dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sangat jelas terasa, kita mengalami shock culture dan menjadi backyard dari perkampungan global ini. Kini kita makin terasing dengan budaya kita sendiri. Demokrasi yang kita cita-citakan semakin memperlihatkan corak liberal-kapitalistiknya. Perhatikan pula kalangan milenial di café-café. Apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk bermain mobile legend. Bagaimana dengan mahasiswa? Tak jauh beda dengan saudara mereka yang berada di café-café tersebut. Aspek kepemimpinan mahasiswa kini sepertinya mengalami degradasi yang semakin menurunkan kualitasnya sebagai pemimpin yang autentik, yang bersumber dari proses perkaderan yang terorganisir dengan baik.

Baca juga: HMI di Tengah Krisis Kepemimpinan (Bagian I)

Memperhatikan perkembangan bangsa kita akhir-akhir ini, saya teringat pada pidato perpisahan yang disampaikan Cak Nur di Gedung Arsip Nasional pada 15 Agustus 2015 lalu. Cak Nur membuka pembicaraan dengan ujaran “menyelematkan komitmen nasional”, suatu komitmen yang telah dirunut founding fathers. Menurut Cak Nur, komitmen nasional republik adalah mendirikan Indonesia modern, yang berdiri di atas tiga tiang pancang utama, yaitu keadilan, keterbukaan, dan demokrasi (bukan 4 pilar kebangsaan sebagaimana yang diteriakkan sekelompok rezim yang picik). Mengapa keadilan? Karena paham ini menempatkan pandangan kesamaan antarmanusia. Itu bermakna tidak ada perbedaan di antara warga negara berdasar alasan apa pun. Cak Nur berpendapat, keadilan memerlukan sikap (a) egaliterianisme, dan (b) kesalingkepercayaan antaranggota masyarakat.

Menurut Cak Nur, dari aspek keadilan ini melahirkan semangat keterbukaan. Semangat keterbukaan ini merupakan kelanjutan dari keimanan manusia pada Allah (implikasi beriman pada Allah adalah rasa aman dan kesadaran mengemban amanah ilahi). Kesadaran pada keimanan ini (yang berarti menghadirkan Tuhan pada setiap saat dalam hidup kita – omni present) menumbuhkan saling menghargai dan menghormati, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa hendak memaksakan pendirian sendiri. Sikap terbuka itu (diiringi menghargai keaslian pikiran dan pendapat orang lain) menjadi landasan utama masyarakat yang demokratis. Karena itu, seorang yang beriman (dengan paham monotheisme yang radikal itu), tidak akan pernah tunduk pada sikap-sikap politik yang tiranik (tughyan). Karena dalam sistem ini, kebebasan manusia, yang melahirkan kekritisan pada dirinya akan terbungkam.

Jika mengikuti perjalanan sejarah kepemimpinan HMI, dari periode ke periode, dapat dipastikan, HMI baik secara institusional, maupun dalam kapasitas personal pemimpinnya, selalu bersikap kritis pada situasi Indonesia yang sedang dilalui. Sikap kritis pemimpin HMI itu adalah sesuatu yang authentic dari sejarah kepemimpinan HMI, karena memang perkaderan HMI menempa para anggotanya untuk menjadi insan akademis, independen, dan konsisten pada perjuangan kebenaran. Sikap kritis itu bukan dibuat-buat, bukan pula karena setting dari kekuatan tertentu, itu genuine HMI. Sikap kritis HMI itu adalah wujud sikap politik HMI yang independen, dan yang hanya tunduk pada kebenaran, dari siapapun kebenaran itu datang.

Namun setelah masa reformasi ini sikap dan kapasitas kepemimpinan itu mengalami penurunan yang relatif akut. Hal ini misalnya ditandai oleh ketidakmampuan pemimpin HMI mengorganisir Kongres, Musda Badko maupun Konferensi Cabang tepat sesuai jadual yang direncanakan. Yang terjadi justru sebaliknya, Kongres, Musda, dan Konferensi, bahkan sampai pada tingkat Rapat Komisariat (RAK) bisa berbulan-bulan tak selesai. Kongres HMI adalah Kongres trlama di dunia. Ketidakmampuan ini bukan karena kekurangan logistik atau finansial, melainkan tarik menarik kepentingan politik praktis yang sangat pragmatis, di antaranya menyangkut akomodasi dan transportasi pulang-pergi ke dan dari arena Kongres untuk kembali ke daerah asal. Anak-anak HMI kini lebih banyak menjadi pengrajin politik ketimbang penggagas pemikiran alternatif yang menawarkan kepemimpin sejati.

Rentetan dari ketidakmampuan ini, telah menggiring para pemimpin HMI mulai dari tingkat Pengurus Besar, Badko, dan Cabang, dalam dua dekade terakhir ini, bermain-main dengan kekuasaan. Potret terkini dari krisis kepemimpinan tersebut terlihat dengan nyata ketika Pemilihan Presiden 2019 lalu. Dengan tanpa malu-malu para elit HMI dan dengan penuh senyum ria berkunjung ke istana menghadap Presiden. Setelah itu, sesuai tingkatannya, para pemimpin Badko atau Cabang begitu akrab dengan penguasa sipil maupun di daerah. Potret ini oleh sementara kalangan internal HMI disebut sebagai buah dari sikap politik seniornya baik yang tergabung secara institusional di tubuh KAHMI maupun dalam kapasitas individual, yang tak lagi memperlihatkan sikap kritisnya sebagai kelompok intelektual pada kekuasaan demi jabatan oknum-oknum alumni HMI itu.

Lebih menyedihkan lagi, ada di antara oknum-oknum pengurus KAHMI  yang terlalu vulgar menjilat pada kekuasaan, misalnya melalui narasi politik yang tak sedikit pun mencerminkan pembelaanya terhadap umat Islam yang terus menerus disudutkan dengan ungkapan radikal, anti NKRI, intoleran, dsb, bahkan sampai pada pernyataan seorang yang pernah menjadi Kordinator Presidium MN KAHMI:  haram hukumnya mencontoh pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi pernyataan yang menginginkan jabatan Presiden RI tiga periode dari seorang petinggi MN KAHMI juga, yang kini sedang menduduki jabatan politis tertinggi di MPR. Tidak hanya itu. Sikap para alumni HMI pun hampir tak pernah kedengaran jika menyangkut nasib umat Islam, seperti pembubaran HTI, stigmatisasi pada FPI, kriminalisasi atas sejumlah ulama, termasuk misalnya lemahnya statement HMI atas perkembangan komunis yang disinyalir semakin menguat di jagad politik dan kekuasaan Indonesia. Bahkan ada sejumlah alumni HMI yang begitu lantang menghadapi PKI belakangan ini, yang kemudian dibuihkan oleh rezim ke dalam penjara, tak sedikit pun KAHMI memberi pembelaan kepada mereka. Berbanding terbalik dengan sikap HMI dan alumninya saat menghadapi PKI sebelum Orde Baru.

Penutup

Kini HMI benar-benar dihadapkan pada krisis kepemimpinan yang akut. Krisis ini, jika tidak segera diatasi, akan menempatkan HMI dalam  daftar organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan “kaleng-kaleng”, yangtak lagi mampu menjadi magnet bagi mahasiswa dan dunia intelektual. Kelak pun alumninya akan menjadi alumni kaleng-kaleng pula. Jadi, antara HMI dan KAHMI kini setali tiga uang, dalam arti sudah kehilangan daya kritis dan independensinya pada kekuasaan. Tetapi, jika HMI berani memperbaiki manajemen organisasinya, terutama pelaksanaan perkaderannya dikelola sebagaimana tahun-tahun sebelum reformasi, maka kepemimpinan yang kaleng-kaleng itu Insyaallah akan bisa diatasi. Tetapi jika perkaderan HMI membiarkan pelaksanaan perkaderannya seperti temu ramah, reuni-an, atau paling tinggi seperti kuliah umum di kampus yang disampaikan oleh seorang pejabat politik pemerintahan, alamat krisis kepemipinan itu akan berlanjut. Jika itu yang terjadi, maka keberadaan HMI seperti ketiadaannya, wujudihi ka’adamihi (Wallahu a’lam bi al-shawab)