Beranda Hukum HMI Trisula UMM Gelar Diskusi Cabut Omnibus Law

HMI Trisula UMM Gelar Diskusi Cabut Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang Komisariat Teknik, HMI Komisariat Pertanian, HMI Komisariat Peternakan dan Perikanan, HMI Malang, HMI UMM, HMI Trisula UMM, Cabut Omnibus Law, HMI Malang Minta Omnibus Law Di cabut, Polhankam Malang, HMI Malang

MALANG, karna.id – Sejumlah HMI Komisariat yang tergabung dalam Trisula Universitas Muhammadiyah Malang menggelar diskusi bertajuk gemuruh cabut Omnibus Law pada Selasa, (27/10) secara daring.

Kelompok ini terdiri dari HMI Komisariat Cabang Malang Komisariat Teknik, HMI Komisariat Pertanian dan HMI Komisariat Peternakan dan Perikanan Umm

Hadir sebagai narasumber Ketua Umum HMI Cabang Malang Sutriyadi dan Peneliti Nagara Institute, Febriansyah Ramadhan serta di pandu oleh Ketua Bidang Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sipil Umm, Reika Syafrie Ihza Mahendra.

Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Teknik Imam Abusyiri  menyampaikan diskusi publik dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok Trisula.

“Ini lebih memantapkan lagi kajian kajian kami sebelumnya. Karena Omnibus Law ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kita tidak ingin seperti yang dilakukan para wakil rakyat yang cendrung kejar target. Dan ini adalah produk gagal dari parlemen kita harus di cabut karena gagal”, ujar Imam kepada karna.id, Minggu (25/10).

Sementara, Pengurus PTKP HMI Komisariat Pertanian Arul. Menurutnya Omnibus Law yang saat ini telah disahkan DPR RI adalah produk UU gagal yang dibuat oleh penyelenggara negara. Untuk itu, lanjutnya sebagai mahasiswa kami merasa perlu mengkritisi secara akademik melalui diskusi.

“UU Ciptaker yang kemarin sudah jelas-jelas gagal disebut sebagai produk hukum. Sudah banyak juga di ungkapkan kenapa begitu. Kami perlu lakukan kajian mendalam atas UU ini”, kata Arul.

Tidak hanya itu, Pengurus PTKP Komisariat Peternakan dan Perikanan Usam menegaskan pihaknya telah menyatakan menolak RUU Omnibus Law sejak awal. Namun kecepatan penolakan itu ternyata lebih dari DPR yang mengetok palu.

“Sejak awal kita tolak produk ini. Dan untuk itu kami akan menempuh kajian akademik yang selanjutnya akan kami suarakan kepada publik”, tegasnya.