Beranda Hukum ICW Desak MK Untuk Kabulkan Uji Materi UU KPK, Ini Alasannya

ICW Desak MK Untuk Kabulkan Uji Materi UU KPK, Ini Alasannya

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan ICW meminta MK mengabulkan uji formil dan uji materiil UU KPK baru

JAKARTA, karna.id –  Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai menimbulkan permasalahan serius bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Indonesia Corruption Watch mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil dan uji materiil UU KPK baru,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam pernyataannya, Senin (3/5).

Kurnia menyampaikan bahwa, keberadaan UU KPK baru telah menimbulkan problematika serius. Hal tersebut terbukti dengan temuan Transparency International yang menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 merosot  tajam

“Secara sederhana, konteks turunnya IPK tersebut dapat dikaitkan dengan ketidakjelasan arah politik hukum pemberantasan korupsi pemerintah. Alih-alih memperkuat keberadaan KPK, yang dilakukan justru menggembosi seluruh kewenangan lembaga antikorupsi itu,” Ungkap Kurnia.

Presiden dan DPR telah menihilkan nilai demokrasi saat membahasa revisi UU KPK. Menurut kurnia public sama sekali tidak dilibatkan, bahkan protes dengan aksi #ReformasiDikorupsi pun diabaikan begitu saja.

“KPK yang notabene pengguna regulasi tersebut juga hanya dianggap angin lalu. Tentu hal itu secara jelas bertentangan dengan Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” beber Kurnia.

Kurnia menilai, subtansi revisi UU KPK bertentangan dengan banyak putusan MK, seperti halnya subtansi yang dimaksud adalah perubahan Pasal 3 UU KPK tentang Independensi dan Pasal 40 UU KPK terkait kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here