JAKARTA, karna.id — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak bergabung dan mendukung kelompok-kelompok radikal meskipun tidak menyukai kepemimpinan Jokowi.
Hal itu Agum katakan untuk merespons banyaknya sikap masyarakat Indonesia yang tak menyukai pemerintahan Jokowi selama empat tahun terakhir.
“Kalau memang tidak suka pemerintah Jokowi itu enggak masalah, tetapi jangan ketidaksukaan kepada pemerintah ini kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal. Itu kesalahan besar, itu kesalahan besar,” kata Agum di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Selasa (5/2).
Agum sendiri menjelaskan bahwa kelompok radikal itu merupakan paham dimiliki kelompok tertentu yang ingin mengubah NKRI menjadi paham lainnya. Potensi ancaman itu bisa berasal dari pemikiran kelompok komunis, khilafah atau liberal yang masih merongrong kedaulatan Indonesia.
“Radikal itu apa sih, radikal itu sikap pikir sikap kaku yang menginginkan merubah NKRI negara yang berafiliasi, dari kiri misalnya paham komunis dari kanan liberal,” kata dia.
Lebih lanjut, Agum menyarankan masyarakat yang tak menyukai pemerintah untuk menyalurkan suaranya di arena Pilpres 2019. Sebab, kata dia, Pilpres merupakan satu-satunya arena untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia.
“Kalau memang tidak suka pemerintah ada arenanya, kapan? 17 April nanti,” kata dia.
Agum memandang, Jokowi layak untuk memimpin kembali Indonesia selama dua periode. Ia menilai Jokowi merupakan sosok yang sederhana, merakyat dan bisa menjadi pelayan bagi masyarakat. Ia juga memandang Jokowi tak pernah berubah sikapnya meski sudah menjadi Presiden Indonesia selama empat tahun belakangan.
“Setelah 4 tahun menjadi presiden, Jokowi tidak ada perubahan. Dia tetap seperti itu. Biasanya seorang jadi pemimpin mengubah sikap sifat tabiat orang kalau ini saya rasa pak Jokowi tetap seperti itu. Ini yang memuat saya sayang,” kata Agum.
