Beranda Hukum Kapolri-Jaksa Agung di Desak Koalisi Dalami Kisruh TWK KPK

Kapolri-Jaksa Agung di Desak Koalisi Dalami Kisruh TWK KPK

Ilustrasi KPK.
Ilustrasi KPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, Karna.id – Sejumlah organisasi sipil masyarakat yang tergabun dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar segera menginstruksikan Kapolri dan jaksa Agung mendalami temua Komnas HAM soal (TWK).

Koalisi menilai perlu mendalami penyidiki dalam rangka mendalami dugaan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi keadilan selama proses TWK.

“meminta Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri melalu Kabareskrim dan/atau Jaksa Agung segera melakukan penyidikan atas dugaan-dugaan tindak pidana Obstruction of Justice atau dugaan-dugaan tindak pidana lainnya dalam proses TWK,” kata koalisi dalam keterangannya, Senin (16/8).

Koalisi menilai, TWK merupakan tindakan Obstruction of Justice berdasarkan sejumlah indikasi seperti menyasar beberapa pengawal yang terlibat langsung dalam penanganan kasus korupsi.

Mereka sengaja menargetkan melalui profiling secara illegal. Terlebih targetnya adalah pengawal yang merupakan sosok sentral, seperti tujuh kasatgas penyidik maupun penyelidik.

“Berbagai pelanggaran HAM dalam laporan Ko,mas HAM dengan berbagai modusny. Menunjukan 5 pimpinan KPK secara kolektif kolegial telah melakukan pelanggaran etika, bahkan terindikasi terlibat dalam operasi Obstruction og Justice untuk melemahkan KPK,” kata koalisi.

Koalisi juga meminta Presiden supaya langsung dalam menangani polemic TWK. Mereka meminta Jokowi agar mengangkat 75 pengawal menjadi ASN.

Koalisi juga meminta Jokowi agar memecat Firli, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan sejumlah kepala lembaga lain yang terlibat TWK. Menurut koalisi, Firli telah terbukti melanggar Pasal 32 UU KPK atas pelaksanaan TWK.

“Pimpinan KPK diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela sesuai dengan Pasal 32 UU KPK yang telah dibuktikan melalui adanya hasil pemeriksaan Komnas HAM dan Ombudsman,” kata koalisi.

Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi yakni, YLBHI, ICW, Pusako Universitas Andalas, PSHK, Pukat UGM, dan sejumlah organisasi lain.

Komnas HAM merilis hasil temuannya pada hari Senin (16/8). Terdapat 11 pelanggaran dalam TWK KPK. Beberapa di antaranya yakni, hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak bebas dari diskriminasi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan