Beranda Hukum Komentar Untuk RUU Haluan Idelogi Pancasila

Komentar Untuk RUU Haluan Idelogi Pancasila

Febriansyah Ramadhan, Peneliti di Nagara Institute, RUU HIP, Pancasila Ideologi Terbuka, Pancasila Ideologi Tertutup, RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, TOLAK RUU HIP, Akademisi Tolak RUU HIP, Komentar RUU HIP, HMI Cabang Malang, KITA HMI, Tolak RUU HIP
Ilustrasi (Foto: Abadkini.com)

KARNA.id — Ramainya reaksi publik dalam memberikan respon terhadap setiap kebijakan apapun, baik positif atau negatif memberikan sinyal baik bagi alam demokrasi dalam tataran society, tidak untuk pemerintahan. Saya bermimpi besar, betapa sejuknya alam negeri ini, saat kekuasaan mengerti apa yang di kehendaki rakyatnya tanpa rakyat harus berteriak, parlemen menjadi singa yang buas terhadap kebijakan yang serba dzalim, dan rakyat yang teduh hidup dengan keluarganya penuh dengan cinta kasih tanpa ada kekhawatiran finansial dan kelaparan. Dalam keadaan seperti itu saya membayangkan, tidak perlu uang Miliyaran dan energi yang berlebihan untuk melakukan doktrinasi ideologi, dan dilembagakan melalui tangan kekuasaan melalui agenda-agenda simbolik. Kebijakan yang pro rakyat, rakyat yang sejahtera dan bahagia, maka tentu ideologi Pancasila tertanam baik dalam dada dan kepala setiap manusia. Tapi itu hanya mimpi, saat mata terbangun, realita menunjukan lain !!

Sampai tulisan ini saya buat, saya masih sulit mendapa informasi valid tentang segala hal dari proses legislasi RUU HIP, mulai dari penyusun naskah akademik, risalah sidang, latar politik dari partai pengusung, urgensi valid dari para perumus, dan sebagainya. Sungguh sulit, mau tidak mau saya membuka Google, yang isinya adalah keranjang informasi dengan segala varian. Puji syukur, akhirnya saya mendapat draft RUU HIP-nya. Oleh karena ‘hanya’ membaca draft-nya, tanpa mendengar secara pasti harapan ‘valid’ yang hendak pembentuk undang-undang sampaikan melalui RUU ini, maka dengan segala keterbatasan juga tentunya, komentar yang berikan berbasis pada metode pembacaan teks seperti dijabarkan oleh Ali Harb (dikutip Anthon F. Susanto: 2015). Ia menjelaskan, tidak ada pembaca teks yang memahami maksud pembuat secara total, karena teks selalu melampaui maksud penulis, lantaran teks tunduk pada penalaran atau penafsiran yang mengeluarkan signifikansi dan pembongkaran teks. Pembacaan teks, dilakukan dengan membaca teks apa adanya dengan melihat apa yang bisa diangkat pada teks itu. Metode ini akan memandang bahwa pembentuk/penulis dianggap tidak lagi hadir, ketika gagasan/argumentasi dituangkan dalam teks, dan terbuka oleh akses publik. Atas segala keterbatasan informasi yang ada, berikut komentar terhadap draft RUU-HIP yang beredar dalam diskursus publik, yang akan dibagi dalam 3 diskusi, yakni politik, hukum, dan masa depan:

POLITIK

  1. Memasukan ikan hiu ke dalam kaleng sarden. Sangat tidak presisi. Ungkapan itu tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam politik legislasi. Begitu besarnya ide-ide luhur dari setiap sila yang terkandung, dan menjadikannya ideologi non-blok yang begitu revolusioner, ternyata hal itu dicoba paksa oleh pembentuk aturan untuk memeras-memerasnya menjadi 60 pasal dalam RUU HIP. Sungguh lucu, memasukkan ikan hiu ke dalam kaleng sarden. Apa yang membuat Pancasila itu besar? Ia bukan barang mati. Meski Pancasila digali dari palung bumi kebudayaan/sejarah Indonesia terdalam, ia tidak seperti bahan tambang yang digali kemudian punah. Pancasila itu layaknya suatu benda hidup, yang dijemput dari perut bumi. Oleh karena ia hidup dan abadi, maka ia akan melintasi zamannya. Jika dulu berukuran A, mungkin bertambah tahun ukuran itu berubah menyesuaikan zaman.
  2. Kebesaran Pancasila yang melintasi zaman itulah yang disebut bahwa Pancasila adalah IDEOLOGI TERBUKA. Setiap era/zaman memiliki maknanya sendiri terhadap Pancasila.Jika Pancasila dikompres dengan RUU – HIP, mungkin rezim saat ini secara politik ingin rezim kekuasaan di masa mendatang mengikuti cara pandangnya terhadap Pancasila. Pola yang cukup feodal. Dalam literasi ketatanegaraan, tentu RUU-HIP menjadi kontraproduktif karena ia sudah membuat Mahkamah Konstitusi untuk tunduk pada pemaknaan Pancasila sebagaimana dalam RUU-HIP. Belum lagi, jika nantinya Pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait dalam persidangan, sangat dimungkinkan bahwa RUU ini sebagai justifikasi atas berbagai hal, mengingat secara norma dalam RUU ini, level keketatan dan ketegasan normanya, tidak memiliki kualitas tinggi, atau norma yang sangat abstrak, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk dijadikan justifikasi atas kebijakan yang tidak pro-rakyat.
  3. Sebagai contoh, mungkin Jubir Presiden akan bicara: RUU omnibus law ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemasukan negara, dan apbn. Rakyat jangan curiga dong, ayo kita sama-sama berusaha, kita gotong royong, Pancasila itu esensinya adalah gotong royong, uu hip tegas menyatakan bahwa kita harus sama-sama, dan bla-bla-bla.Belum lagi jika disahkan pernyataan Jubir itu, akandijustifikasi parlemen dengan mengatakan: RUU HIP sudah diundangkan, dan itu adalah kesepakatan seluruh rakyat indonesia. Oleh karena itu adalah kesepakatan, maka kita harus tunduk pada Pancasila dan undang-undang. Kita harus gotong royong, kalau rakyat curiga terus dengan omnibus law, berarti rakyat tidak mau diajak gotong royong, saya sebagai politisi butuh curiga, jangan-jangan saat ini kita sudah krisis ideologi. Mungkin begitu lidah politisi nantinya jika RUU ini disahkan,semakin banyak dasarnya untuk memberikan justifikasi terhadap kebijakan dzalim.
  4. Politik sercara konsep, diartikan oleh beberapa ahli sebagai strategi, alat, kekuasaan dan lain sebagainya. Dialektika, antara hukum dan politik saya rasa sudah selesai, undang-undang dilahir dari proses politik. Politik sebagai siasat/strategi tentu merupakan yang hidden. Pernahkah Jose Mourinho menjelaskan ramuan strategi terhadap pers? Ataupernah, mendengar bagaimana Pep Guardiola menjelaskan strateginya meramu tiki-taka? Itulah strategi, undang-undang yang dilahirkan, cenderung memiliki hidden agenda, dalam undang-undang tujuannya A, dengan cara A. Bisa jadi, ternyata cara yangA itu, menghasilkan tujuan B (tujuan lain). Itulah mengapa kontrol legislasi begitu penting dalam setiap negara demokratis. Jika rakyat sudah membunuh kecurigaannya terhadap proses legislasi, mungkin itulah hari terakhirnya mendapat kebijakan yang arif dan bijaksana dari kekuasaan. Saya bukan seorang politisi/ilmuwan politik, bukan juga peramal/dukun yang bisa membaca alam pikir para pembentuk, yang bisa diamati secara politik adalah, dua rezim kekuasaan ini (2014-2024) sangat gemar membahas pelembagaan-pelembagaan ideologi, dan membangun simbol-simbol ideologi dalam struktur pemerintahan. Mulai dari penetapan 1 Juni sebagai hari Pancasila, pelembagaan BPI-P, hingga saat ini RUU-HIP. Jujur, saya tidak menemukan jawaban jernih dan pola apa yang terbangun antar itu? Sebagaian kaum mungkin mengatakan: :“ya wajarlah partai pemenang-kan PDI-P, ayah ketumnya-kan Suekarno“. Saya masih belum cukup puas dengan jawaban itu. Bahkan saya curiga, jangan-jangan tanpa sadar ada upaya Men-Tuhankan Pancasila. Saya menjauhkan berfikir negatif terhadap realita yang ada, tapi tentu kita perlu mendapat informasi yang jernih untuk membunuh sentimen, mengingat 2020 Indonesia sudah dalam fase pasca-kebenaran/post-truth. Jika tidak ada informasi yang utuh, seperti munculnya aktor akademik beserta tim-nya memperesentasikan gagasannya ke layar TV, dan sebagainya, maka pasti setiap kebijakan akan menjadi gorengan para pihak.
  5. BerPancasila itu sederhana, seperti yang saya jabarkan di awal. Tunjukan kinerja yang baik, hapus intrik dan konspirasi politik. Atau tidak apa-apa lah penguasa melakukan intrik dan konspirasi politik, selama kebijakan yang dikeluarkan dapat memproduksi kebahagiaan rakyatnya. Toh rakyat tidak akan peduli, gk papa lah kamu main intrik, konspirasi, atau bahkan korupsi, selama seluruh rakyat bahagia, kebutuhan terpenuhi, dan tidak ada ketimpangan. Keadaan justru berbalik, sudah tidak ada contoh yang baik, doktrinasi terus dilakukan. Menghapus kelaparan itu dengan makan, membunuh ketakutan itu dengan keamanan, bukan dengan doktrinasi habis-habisan. Tunjukan bahwa kekuasaan sudah sangat ber-Pancasila, maka rakyat tanpa perlu di doktrinasi juga pasti akan ber-Pancasila.
  6. RUU HIP membentuk era baru/Post-Pancasila. Mendekatkan RUU HIP dengan post modernisme dalam konteks filsafat, sangat diperlukan

HUKUM

  1. Hakikat hukum (dalam arti undang-undang) adalah mengatur tata perilaku subyek hukum (baik sendiri/bersama) dalam suatu komunal masyarakat untuk melakukan sesuatu/tidak melakukan sesuatu, agar terciptanya suatu tatanan sosial yang tertib, adil, rukun, dan sejahtera. Tidak dapat dipungkiri, tradisi perundang-undangan dimanapun, besar dipengaruhi oleh logika positivisme hukum yang identik dengan pembentukan undang-undang oleh kekuasaan, dan itu dikatakan sebagai komando. Oleh karena ia merupakan perintah, tentu undang-undang dalam kaidah pada umumnya, harus memiliki pernomaan yang ketat, tidak multitafsir, isinya adalah perintah melakukan/tidak melakukan sesuatu. Itu adalah standar norma dalam suatu kaidah perundang-undangan. Jika menilik RUU-HIP ini, saya mengambil simpulan sementara, seluruh norma dalam undang-undang ini, sebetulnya bukanlah norma, melainkan standar etik/moral. Norma-norma dalam RUU HIP secara pembacaan, memiliki karakter meta yuridis. Dalam disiplin ilmu hukum, meta yuridis berada pada tataran teori dan filsfafat hukum, dimana ia tidak dilembagakan seperti undang-undang, melainkan tersebar di dalam berbagai literatur hukum. Meskpin tidak dilembagakan, kedudukannya signifikan dalam sumber hukum, yakni menjadi doktrin.
  2. Dikatakan dalam RUU itu, bahwa RUU ini akan menjadi basis pembangunan nasional. Saya belum puas dengan itu, marilah kita sama-sama terlebih dahulu menguji Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam UU 25/2004. Apakah SPPN, yang kemudian diturunkan menjadi RPJPN sudah ideal dalam pelaksanaan? Dalih-dalih awal periode kemaren ada wacana menghidupkan GBHN sebagai pengganti. Tapi hilang begitu saja, sekarang ikhwal ideologi pembangunan mau dibanting stir lagi ke RUU HIP. Mana sebenarnya yang menjadi ideologi pembangunan, SPPN/RPJPN, dan turunannya? Atau RUU-HIP. Terlalu banyak pelembagaan ideologi yang bertujuan menjadi simbol, lalu dijadikan dasar. Belum lagi ketika dibenturkan dengan Tap MPR 6/2001 tentang Etika Berbangsa Dan Bernegara. Tap MPR ini menambah rentetan produk legislasi yang berbasis pada hal-hal yang sifatnya meta-yuridis.
  3. Dalam ikhwal politik legislasi, mempertahankan untuk terus-terusan membentuk norma-norma yang tidak aplikatif, akan menjadi preseden buruk. TAP MPR 1/2006 sama sekali tidak aplikatif, koruptor dengan gagah bermain playing victim dengan rompi orange di depan gedung KPK, pejabat yang masih bertahan di jabatannya meski terkena pidana/menjadi sorotan publik. Tap MPR itu sama sekali tidak ada tajinya. Saat ini, RUU HIP dengan substansi demikian. Ke depan jika dipertahankan, cerita yang sama dari Tap MPR, akan terulang di RUU – HIP. Jika ini dipertahankan, maka akan menjadi preseden buruk bagi politik legislasi ke depan.
  4. Oleh karena RUU ini dibentuk dengan UU, tentu ia harus tunduk pada asas perundang-undangan pada umumnya, yakni asas tujuan yang jelas. Adressat dari RUU ini apa? Untuk rakyat, atau kekuasaan? Jika rakyat, skenario apa yang dibangun? Begitupun dengan kekuasaan, skenario apa yang dibangun? Semua tidak terjawab dalam draft RUU.
  5. Apa manfaatnya RUU HIP ini terhadap pengujian undang-undang? Saya masih mencari jawaban ini. Justru keberadaannya menjadi kontraproduktif terhadap pengujian undang-undang. RUU ini seolah telah mengambil peran MK untuk menghidupkan konstitusi/the living constitution melalui pengujian undang-undang. Pancasila yang semula adalahideologi terbuka, dengan penafsiran zamannya, semakin dipersempit dengan kehadiran RUU ini.
  6. Ada masalah yang belum terselesaikan mengenai managemen lembaga dalam interen eksekutif, khususnya mengenai hirarki struktur, kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. Kehadiran BPIP juga menambah rangkaian masalah tersebut.
  7. Tafsir bahwa RUU HIP ini adalah pro-komunis, adalah buat pikir dari argumentum a contrario. Titik.
  8. Akan tetapi ada satu hal yang saya apresiasi dalam produk hukum ini, yakni ketentuan dari pasal 17: Pelaksanaan demokrasi ekonomi Pancasila berlandaskan pada prinsip: a. negara menguasai lapangan perekonomian dan hajat hidup orang banyak; b. pelaksanaan demokrasi ekonomi Pancasila “menghindari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang, atau perusahaan” yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Keberadaan pasal ini cukupmengejutkan, konsep yang terkandung dalam pasal ini serupa dengan konsep oligark (pelaku oligarki), baik yang ditulis Winters (2011) atau Akbar Faizal (2019). Dalam batas penalaran yang wajar, para pembentuk undang-undang secara sadar sudah mengakui melalui legislasi bahwa penumpukan aset, pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sudah menjadi fenomena yang melegenda di republik. Kekurangan dari pasal ini, lemah dalam eksekusi. Negara hanya sebatas mengakui bahwa penumpukan aset, yang menunjukan ketimpangan itu ada. Hanya sebatas mengakui dan menghindari, tapi tidak menjinakkan, dan mengurangi. Saya membayangkan, rumusan-rumusan pasal yang indah dalam RUU ini, nantinya hanya sebatas menjadi simbol-simbol ideologi yang penghias saja. Jika saya menjadi penguasa, saya tidak perlu capek-capek merumuskan pasal ini, saya akan bisikkan langusng kepada aktor-aktornya.

Ke Depan

  1. Hentikan pembahasan RUU HIP ini. Bukan diundur, tapi dicabut.
  2. Hidupkan kembali dasar-dasar pembangunan melalui kajian-kajian, evaluasi dari SPPN, RPJPN, beserta turunan-turunanny
  3. Penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945 ke dalam TAP MPR, dan Ketua MPR menjadi pihak terkait dalam Pengujian Undang-Undang untuk menjelaskan makan dari UUD dari pihak MPR yang memiliki otiritas kelembagaan UUD 1945.
  4. Membenahi TAP MPR 6/2001 agar aplikatif melalui Undang-Undang Etika Penyelenggaran yang sempat redup. Mari mewudjukan rezim kekuasaan yang berbasis etika. Jika itu terwujud, Pancasila akan hidup.
  5. BPIP cukup diatur dalam Perpres/status quo.

“The rule of law is a kind of conspiracy, and the rule of law masked the true sources of power in society (Zinn 1971)”. Dalam tulisannya yang cukup popular,“The Conspiracy of Law”, MichaelZinn, menegaskan bahwa karakter negara yang menganut “rule of law” tidak lagi sebatas dipertentangkan dengan “rule of man”, atau aturan yang disandarkan pada kepentingan penguasa. Melainkan adanya suatu jenis konspirasi dimana menempatkan rule of law telah menutupi sumber kekuasaan yang sesungguhnya di masyarakat (Herlambang P. W: 2007)

Tulisan ini adalah komentar pribadi untuk kebutuhan diskusi yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Malang, tidak mewakili institusi manapun. Komentar dalam tulisan ini, disampaikan dalam perpoint-point secara general/umum, yang membutuhkan elaborasi lanjut dalam tulisan akademik/diskusi verbal. Segala hal yang berkaitan dengan tulisan ini, akan menjadi penanggung jawab pribadi penulis.

Oleh, Febriansyah Ramadhan (Peneliti di Nagara Institute, Jakarta dan Junior Associate (Advokat) di Kantor Hukum Dr. Susianto, SH, M.Hum. C.LA & Partners Malang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here