Beranda Hukum Lembaga Investigasi Indonesia Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi PD Wawo

Lembaga Investigasi Indonesia Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi PD Wawo

Lembaga Investigasi Indonesia Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi PD Wawo
Lembaga Investigasi Indonesia Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi PD Wawo

JAKARTA, karn.id – Wakil Direktur Lembaga Investigasi Indonesia (LII) Yasin, meminta agar KPK mengusut tuntas kasus tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PD. Wawo, terhadap salah satu PT. Grand yang berada di Jakarta terkait kasus pengadaan barang-barang bansos. Dari kasus ini PT mengalami kerugian sebesar 26 M.

Angka 26 M dinilai cukup besar sekelas BUMD PD. Wawo, pada awalnya pihak PD Wawo melakukan kerjasama dengan PT Grand tekait pengadaan paket sembako korban terdampak Covid-19 di Kabupaten Bima. Paket sembako ini terdiri dari minyak goreng, telur, gula pasir, sabun, sampo dan kebutuhan sembako yang lain.

“KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau proses hukum karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tindak pidana korupsi sudah terpenuhi semua. Dan keliru apabila kasus tersebut berhenti di tingkat penyidik Polda NTB yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan”. Kata Wakil Direktur Lembaga Investasi Indonesia Yasin  kepada karna.id.

Berdasarkan dari pengakuan atau keterangan dari beberapa pihak, memunculkan banyak kejanggalan dan keanehan baik dari kasusnya maupun penaganan atas kasus tersebut, antara lain tidak adanya transparansi atau tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang wajib dilakukan hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Selain itu, Bahwa Pasal yang dituduhkan adalah tindak pidana penipuan, yang semata dalam hal ini bukan kasus penipuan, karena unsur-unsur dalam kasus tersebut melibatkan pejabat negara dan merugikan keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam UU/20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Tipikor, dan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor.

Pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Hariman selaku Kabag Ekonomi disektor BUMD di Lingkungan Pemkab Bima saling bertentangan satu sama lainnya. Dimana Hariman membenarkan adanya kerjasama antara pihak PD. Wawo dengan PT. Grand, dilain sisi membantah bahwa permasalahan tersebut murni masalah pribadi Sudirman dan dipertanggung jawabkan secara pribadi, artinya tidak ada kaitannya dengan pemerintah Daerah, akan tetapi mengenai tanggung jawab atau ganti kerugian terhadap PT. Grand di tanggung oleh PD. Wawo, hal tersebut sebagaimana ganti kerugian sebesar 4 M lebih yang dibayar secara cicilan oleh PD. Wawo.

Bahwa penyaluran bantuan sosial memang dilaksanakan beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Memang benar ada bantuan sembako pada bulan-bulan tersebut, sedangkan bantuan sembako dari PD. Wawo sama sekali tidak ada.

“Jika dirunut, tindak pidana yang dilakukan oleh direktur PD. Wawo sebenarnya bukan tindak pidana penipuan, karena unsur-unsur yang terkandung dalam kasus tersebut murni merupakan tindak pidana korupsi. Memang terkesan aneh apabila masalah ini didukkan menggunkan pasal penipuan, yang dimana pelaku merupakan seorang direktur perusahaan milik daerah”. Kata Yasin.

jika mendasarkan pada UU Tipikor, Sudirman selaku direktur PD, Wawo harus dilakukan pemeriksaan oleh KPK, karena patut diduga dengan menggunakan jabatan sebagai direktur PD. Wawo melakukan Kerjasama pengadaan bahan-bahan bansos dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, suatu korporasi, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal demikian sebagaimana dalam Pasal 3 UU 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU/20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Tipikor bahwa :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bila merujuk pada Pasal 8 Peraturan Bupati Bima No 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah Wawo (PD. WAWO) Kabupaten Bima bahwa :

  1. Struktur Organisasi PD. Wawo terdiri dari :
  2. Bupati Bima;
  3. Dewan Komisaris atau Badan Pengawas;
  4.  Presiden Direktur ;
  5. Direktur Umum, yang membawahi :
  6. Bagian Pemasaran.
  7. Bagian Kepegawaian.
  8. Direktur Keuangan, yang membawahi :
  9. Bagian Akuntansi dan Pembukaan.
  10. Bagian Perbendaharaan dan Gaji.
  11. Kepala Unit Usaha.

Terkai struktural PD. Wawo, Bupati Bima memiliki kewenangan dalam menentukan suatu keputusan. teruntuk perjanjian kerja sama atau penambahan usaha inti PD. Wawo, maka terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati Bima yang seharusnya memiliki kebijakan.

Oleh karena itu dalam kasus tersebut, KPK harus segera ambil alih, karena sesungguhnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau proses hukum adalah KPK, karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tindak pidana korupsi sudah terpenuhi semua. Dan keliru apabila kasus tersebut berhenti di tingkat penyidik Polda NTB yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan.