Beranda Opini LKPHI : Putusan Komisi III DPR Terhadap Pengangkatan Kapolri Mencederai Reformasi

LKPHI : Putusan Komisi III DPR Terhadap Pengangkatan Kapolri Mencederai Reformasi

Ismail Marasabessy,SH. (Direktur Eksekutif LEMBAGA KAJIAN DAN PEMERHATI HUKUM INDONESIA)

JAKARTA, karna.id –Komjen Pol Idham Azis telah melaksanakan uji kelayakan ( Fit and Profer Tes) yang diadakan oleh Komisi III DPR RI digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Komjen Pol Idham Azis adalah calon tunggal untuk jabatan Kapolri pengganti Jendral Tito Karnavian yang telah menjabat Mentri Dalam Negeri masa pemerintahan Jokowi periode kedua.

Idham Azis diperhitungkan tidak layak menjabat sebagai Kapolri karena dinilai tidak mampu mengungkap sejumlah kasus Novel Baswedan dan peristiwa 22 mei 2019 Saat masih menjabat Kabagreskrim polri.

Tanpa gebrakan dan prestasi terhadap beberapa kasus berat pun di maklumi Kompolnas menjadi calon tunggal menjatuhkan sejumlah nama yang di rekomdasikan didalam Tubuh Polri.

Putusan Komisi III DPR-RI terkait pengangkatan Kapolri Idham Azis diduga ada politik transaksional.

Menurut Ismail keputusan komisi III DPR-RI terkait pengangkatan Komjen pol. Idham Azis sebagai Kapolri terlalu cepat atau terburu-buru, Apalagi rapat komisi III berakhir secara aklamasi, saya menduga adanya politik transaksional disini.

Seharusnya komisi III DPR-RI sebagai represantasi Rakyat Indonesia juga harus mempertimbangkan dan melihat masukan dari masyarakat. Dimana ada sebagian kelompok masyarakat dan lembaga pemerhati hukum yang menilai lolosnya nama Komjen pol Idham Azis sebagai kandidat tunggal mencederai reformasi yang selama ini berjalan di instansi kepolisian.

Sebagai mana kita tahu bahwa pangkat komjen Polisi di mabes Polri bukan hanya satu orang saja, toh kenapa hanya satu nama yang diusulkan, kita juga menduga ada faktor politik kekuasaan yang bermain disini.

Menurut hasil kajian LKPHI Komjen Pol Idham Azis juga tidak bersih dari persoalan penegakan hukum, dimana sampai pada saat ini kasus-kasus yang pernah ditangani beliau semisal kasus penyiraman Novel Baswedan dan Penembakan Mahasiswa di Sulawesi Tenggara belum juga terselesaikan.

Hal tersebutlah yang menjadi preseden buruk dan juga pertimbangan Komisi III untuk menetapkan calon Kapolri, olehnya itu kami meminta kepada pimpinan DPR-RI jangan dulu pembahasan Kapolri di bawah ke ranah rapat paripurna. Apabila ini di bawah maka ada kecacatan hukum dan demokrasi disini, dan kita pastikan akan turun jalan dan memboikot Gedung DPR-RI dan Istana Merdeka.