Beranda Hukum Mantan Sekda Malang Didik Muljono Dilaporkan ke Polisi

Mantan Sekda Malang Didik Muljono Dilaporkan ke Polisi

Mantan Sekda Malang Didik Muljono Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Korupsi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, Sekda Didik, GERTAK MALANG RAYA, Korupsi Malang, Sekda Malang, Malang Raya, Kabupaten Malang, Politik Malang,
Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Malang Raya

MALANG, karna.id — Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono dilaporkan ke Polisi atas dugaan korupsi sebesar Rp600 juta.

Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Mohammad Vitriliyansyah menyampaikan hal itu menindaklanjuti laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nomor: 68.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020,tanggal: 26 Juni 2020.

“Iya benar. Kami melaporkan atas dasar kelebihan pembayaran tambahan pengahasilan tahun 2019 yang di duga belum dikembalikan ke kas daerah”, ujar Mohammad Vitriliyansyah kepada karna.id, Jumat (4/9).

Vitriliyansyah mengatakan berdasarkan data LHP BPK atas LKPD Kabupaten Malang tahun 2019, mantan sekda meraup penerimaan sebesar 621.526.584,27. Hasil itu, lanjutnya didapatkan dari perhitungan intensif pajak daerah, intensif PBB-P2 Sekretaris Daerah dan tambahan penghasilan dari dokumen pertanggungjawaban.

“Dari hasil perhitungan itu, BPK menjadikan temuan itu sebagai kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah. Tapi kami menduga rekomendasi dari temuan BPK ini belum dijalankan oleh Mantan Sekda kabupaten Malang itu”, katanya.

Koordinator Gertak menjelaskan mantan sekda dapat terkena sanksi pidana jika merugikan keuangan negara. Dimana hal itu, lanjut Vitriliyansyah jika ditinjau dari aspek hukum dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam pasal 20 UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelola dan tanggungjawab keuangan negara dan Pasal 10 peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemerikasaan badan pemeriksa keuangan.

“Jadi dijelaskan disitu apabila dikemudian hari terdapat tuntutan pidana akibat timbulnya kerugian negara yang terjadi karena hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi atau tindak lanjut telah selesai dilaksanakan maka penyelesaian tindak lanjut ini tidak menghapuskan tuntutan pidana”, tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta Kepolisian segera mengambil langkah hukum terhadap temuan BPK tersebut.

“Kami mau bumi Arema ini bebas dari kasus korupsi”, pungkasnya.