Beranda Pendidikan Mendikbud Surati Kampus, MHR Shikka Songge: Tirani di Negeri Sendiri

Mendikbud Surati Kampus, MHR Shikka Songge: Tirani di Negeri Sendiri

MHR. Shikka Songge, Nadim Makarim, Mendikbud, Nadim Menyurati Perguruan Tinggi, Minta Kampus Melarang Mahasiswa Demo Menolak UU Omnibus Law, Nadim Larang Mahsiswa Demo, Omnibus Law, Ciptaker, RUU Cipta Kerja, Mahasiswa Demo, Tolak Omnibus Law, Demontrasi Mahasiswa, Buru Demo Omnibus Law,
MHR. Shikka Songge (Peneliti Politik dan Sosial Keagamaan CIDES, Presiden Pergerakan Muballigh Indonesia – PMI)

KARNA.id — Mendikbud, Nadim Menyurati Perguruan Tinggi, Minta Kampus Melarang Mahasiswa Demo Menolak UU Omnibus Law”.

Sejak kapan Perguruan Tinggi mengajarkan larangan berfikir bagi mahasiswa dan tidak boleh menyampaikan pendapat publik sebagai tugas moral kaum terdidik?.

Melarang kaum intelektual menyampaikan pendapat dan menyuarakan pesan moral adalah penindasan atas kemerdekaan setiap manusia. Tuhan memilih manusia untuk menerima mandat sebagai kholifatullah fi alardi, karena adanya kemerdekaan berfikir yang melekat pada manusia. Kemerdekaan merupakan identitas utama manusia, seseorang tanpa kemerdekaan sejatinya bukan manusia. Makna lain dari melarang mahasiswa melakukan aksi menggugat UU Omnibus Law adalah pengkhianatan terhadap tugas kaum intelectual. Sebab hal itu tentu bertentangan dg hakekat kebebasan mimbar akademik yang dianut oleh semua Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Terang saja surat Nadim mendapat penolakan dari ratusan dosen dari berbagai Perguruan Tinggi. Surat Nadim itu sesungguhnya menunjukan bhw Nadim seorang mentri pendidikan yang ternyata pendukung penindasan dan perbudakan atas kaum buruh. Perbudakan atas kaum buruh berarti penghinaan atas derajat bangsa Indonesia. Di mana negeri ini mempunyai kekayaan SDA yang berlimpah ruah, tapi penghuninya hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Sementara tugas utama pendidikan membentuk watak dan karakter anak bangsa agar kelak sanggup menjadi tulang punggung ketahanan dan kemuliaan bangsa dan negara.

Dari sinilah lahir kekhuatiran para dosen untuk ikut serta mengawal eksistensi Perguruan Tinggi, merawat integritas mimbar acedemik agar tidak ternodai oleh kepentingan elit politik dari rezim yg berkuasa. Jika mimbar acedemik runtuh maka runtuhlah kebenaran dan moral sebagai soko guru negara. Perintah Nadim itu suatu watak emperialis, pro kapitalis dan menodai mimbar akedemik.

Baca juga: Gerakan Mahasiswa, Buruh dan Getaran Suara Ali Taher Parasong Menggema di Parlemen

Terkait dampak negatif dari pengesahahan UU Omnibus Law mengundang respek dan simpati dari sejumlah Profesor, 200 dosen dan dekan dari 55 Universitas di tanah air menyampaikan pernyataan sikap menolak. Pernyataan itu dibacakan oleh Prof. Dr. Susi Dwi Harjanti pada tgl 8 Oktober 2020. Ini bukti bahwa kaum intelectual tidak terpasung di menara gading, namun mereka terpanggil menyatakan sikap keilmuwannya secara nurani dan akal sehat akan problem kebangsaan yang akan terjadi.

Menurut UU para guru cerdik pandai ini, bhw kelahiran suatu UU adalah kehendak politik rakyat. Untuk itu UU apapun termasuk UU Omnibus Law, bukan lshir dari ruang kosong, tetapi harus mewakili problem rakyat. UU datang mengatur regulasi yang mengatur kepentingan yg mensejahterakan rakyat. Pertanyaannya kenapa buruh, rakyat dan kelompok terpelajar menolaknya, berarti ada sesuatu yg salah pada UU tersebut?

Olenya tidak salah jika ada kelompok strategis tertentu, mahasiswa yang melakukan pembebasan rakyat dari dilema penindasan pemilik modal, adalah tugas ideologis kaum intelectual. Oleh karenanya melarang para activis kampus untuk tidak menyuarakan suara anti penindasan adalah merupakan upaya sistemik perusakan tradisi Perguruan Tinggi sebagai pusat pembentuk kebudayaan berbangsa. Mungkinkah Nadim ingin menjadikan Manusia Indonesia di masa depan seperti robot, kuli bekerja tanpa kemerdekaan sebagai manusia? Setiap anak bangsa yg lahir dari rahim Perguruan Tinggi dia memiliki moralitas dan karakter ke Indonesiaan untuk terus memperjuangkan dan membela kehormatan Indonesia.

Kenapa begitu ketakutan aparatur penyelenggara negara terhadap gerakan mahasiswa dan kaum buruh di tanah air?, Kalau UU Omnibus Law piur memiliki rasionalitas publik dengan tujuan unttuk memperkuat dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan kenapa pemerintah harus takut dg gerakan mahsiswa dan buruh?, Kalau UU Omnibus Law bermanfaat dan berdampak positif untuk peningkatan kualitas sosial ekonomi manusia Indonesia, kenapa dlm perumusan dan pembahasannya sangat tertutup, terbatas, tergesa gesa, tanpa uji publik dengan kalangan tertentu yang mempunyai krediblitas?

Ketika kekuasaan mengintervensi lembaga pendidikan, dengan berbagai tekanan dan intimidasi, sehingga lembaga pendidikan kehilangan fungsi dan peran moral dlm menyuarakan tegaknya kebenaran dan keadilan bernegara, maka sesungguhnya itu peringatan keruntuhan sebuah negara. Mengingat Perguruan sebagai pusat keilmuan, pusat pembentukan kebudayaan adalah menjadi gerbah peradaban suatu bangsa.

Masih ingat kita, tragedi Hirosima dan Nagasaki yang dibombardir oleh pasukan Amerika dan sekutu? Kedua kota itu lululantah, hanya puing puing yang terlihat. Saat itu Kaisar Hirohito bertanya berapa jumlah guru kita yang tersisah? Pertanyaan Kaisar itu proyeksi optimisme, bahwa kalau masih ada guru maka masih punya harapan untuk bangkit merahi kejayaan dan kemenangan. Lantas siapa yang menyangsikan dengan eskalasi kemajuan Negara Sakura saat ini?.

Baca juga: Dekadensi dan Petaka UU Omnibus Law (CILAKA)

Memang kesalahan fatal bagi Joko Widodo ketika menempatkan Nadim juragan GOJEK jadi Mendiknas, tentu sangat berbahaya bagi Indonesia ke depan. Dia bisa mengurus Gojek tapi dia belum tentu bisa mengurus Pendidikan yang Melahirkan Manusia Peradaban Masa Depan. Mendiknas RI Pantasnya dinakhodai oleh seorang Ideolog sekaligus Arsitektur Pendidikan, sehingga ia memiliki visi besar mengorientaskian kiblat bangsa sebagaimana cita cita luhur pendiri bangsa. Tidak tepat memberikan urusan pendidikan bangsa pada meneger kuli gojek.

Jika Nadim seorang ideolog dan arsitektur pendidikan maka tentunya dia memahami seluk beluk negara. Bahwa negara saat ini dalam keadaan bahaya karena dikendalikan oleh rezim oligarki kapitalis yang bertentangan dengan prinsip negara Pancasila. Perintah Mendiknas Nadim yang melarang mahasiswa melakukan aksi menolak UU Omnibus Law, adalah perintah yang tidak didasari oleh pemahaman yang baik tentang hakekat kebebasan mimbar Perguruan Tinggi dan Ideologi Pancasila.

Kesalahan menempatkan Nadin sebagai Mendiknas RI adalah kesalahan fundamental yang bisa mendistorsi dan mendisorientasikan arah masa depan pembangunan Indonesia. Bahwa arah dan kiblat pembangunan Indonesia sebagaimana cita cita pendiri bangsa harus sejalan di Pancasila. Untuk itu tidak boleh ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi politik yang pro kapitalis dan anti Pancasila. Untuk itu diperlukan sikap kritis dan korektif untuk mengwal setiap produk kebjakan pemerintah, termasuk UU Omnibus Law. Bila tidak maka kedepan kita bisa mengalami kerunyaman, kebangkrutan Indonesia. Berakhirlah Indonesia.

Pidato Pembelaan Joko Widodo tentang urgensi UU Omnibus Law, menurutnya UU ini akan mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, apa iya?, Presiden juga melemparkan tuduhan bhw aksi buruh dan mahasiswa sebagai efek penyebaran berita hoax. Bukankah sumber hoax itu dari istana parlemen?.

Pernyataan sikap Pemerintah tentang aksi mahasiswa dan buruh yg diikuti dengan pembakaran dan perusakan fasilitas publik, semuanya akan diproses oleh hukum. Namun disayangkan Menkopulhukam Mahfudz MD terlalu mengeneralisasi antara pendemo yang membawa idealisme dan perusuh yang membuat kerusakan fasilitas publik. Disayangkan juga Mahfudz MD tidak menyinggung prihal ganasnya fihak polisi melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melanggar HAM tidak menjadi sorotan pemerintah. Adilkah?

Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, MHR Shikka Songge: Kepada Yth Yuniorku HMI Se Tanah Air

Pernyataan Menko Ekuin Erlangga Hartarto bahwa gerakan mahasiswa dan buruh ditunggangi dan disponsori oleh oleh eite tertentu. Pernyataannya sungguh tendensius dan meresahkan publik. Pemerintah tidak menyadari bahwa Pemerintah dan DPR RI adalah sumber keresahan publik.

Kalau boleh dikalkusi bahwa aksi demo mahasiswa dan gerakan kaum buruh bukanlah sesuatu yang mendiri. Melainkan berakar pada UU Omnibus Law yang seakan menyimpan bom waktu bagi buruh saat ini dan mahasiswa di masa depan. Sangat beralasan jika Mahasiwa dan Kaum Buruh menolak krhadiran UU Omnibus Law disahkan oleh DPR RI yg tergopoh gopoh di malam gelap, tapi mengabaikan derasnya arus penolakan public. Bukankah Tirani?

UU Omnibus Law Produk rezim Tiranis. Saya khawatir kalau saat ini kita sedang berperang melawan Rezim Tirani di Negeri Sendiri.