Beranda Hukum Muhadjir Disebut Ngawur Oleh Pakar Hukum Soal Darurat Militer Covid

Muhadjir Disebut Ngawur Oleh Pakar Hukum Soal Darurat Militer Covid

Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy yang menyatakan Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.
Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengkritik pernyataan Menko PMK, Muhadjir Effendy yang menyatakan Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Jakarta, Karna.id — Pengamat Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Ekonomi (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang menyatakan bahwa Indonesia telah berada dalam situasi darurat militer dalam menangani Covid-19.

Menurutnya pendapat yang disampaikan oleh Muhadjir tidak tepat karena menggunakan pendekatan yang tidak tepat dalam menangani pandemi Covid-19.

Feri mengatakan “Tidak benar itu, karena pendekatannya sangat berbeda,” Sabtu (17/7).

Feri mengatakan bahwa darurat militer merupakan kebijakan yang diatur lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 23 tentang Keadaan Bahaya.

Sementara kata Feri, kebijakan yang dibutuhkan saat ini adalah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Feri, penggunaan diksi kata militer adalah hal yang ngawur karena akan menggantikan segala bentuk penanganan pandemi covid-19 dengan dikendalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kalau dinyatakan darurat militer nanti seluruh kondisi dan keadaan dikendalikan TNI,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan istilah darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Mahfud menyebut darurat militer yang dimaksud Muhadjir bukan dalam arti stipulasi hukum, tapi saat ini Indonesia tengah mengalami kedaruratan kesehatan. Sehingga militer ikut turun tangan mengatasi kedaruratan itu.

Mahfud mengatakan “Penjelasan pak Muhadjir kan seperti itu”, Sabtu (17/7).

Mahfud menjelaskan, menurut hukum ada beberapa keadaan darurat, mulai dari darurat sipil, yakni jika terjadi peristiwa yang menyebabkan pemerintahan di suatu wilayah lumpuh, misalnya karena kerusuhan.

Kemudian darurat militer dalam stipulasi hukum yang berarti militer turun tangan dalam menghadapi pemberontakan bersenjata dari dalam negeri. Selanjutnya, darurat perang, yakni jika ada serangan dari negara lain atas kedaulatan negara.

“Jadi yang dimaksud Pak Muhajir itu adalah diikutsertakannya militer dalam mengatasi darurat kesehatan. Itu sudah sesuai dengan UU TNI,” katanya.