Beranda Opini Munir dan Ujian Keimanan Demokrasi Jokowi

Munir dan Ujian Keimanan Demokrasi Jokowi

Riyadh Putuhena, Peneliti YLBHI LBH Malang
Riyadh Putuhena, Peneliti YLBHI LBH Malang

Karna.id — “Yang ditinggal Menjadi katalis Di setiap kamis Nyali berlapis” Jingga, Efek Rumah Kaca.

Sebuah pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-974 tujuan Amsterdam melintas di atas langit Rumania pada 7 September 2004. Di dalamnya ada seorang anak manusia yang nyawanya telah melayang setelah meneguk segelas orange juice yang bercampur arsenik di lantai dua Bandara Changi Singapura. Munir, namanya. Sebelum terbang ke Belanda untuk melanjutkan studi, Munir berkali-kali jadi momok bagi operator kekuasaan yang sewenang-wenang. Dari masalah upah hingga praktik penghilangan paksa semuanya dibeberkan dengan terang oleh Munir. Naas, nyawanya harus turut dihilangkan paksa sebagaimana puluhan nyawa yang telah ia bela sejak lama.

Pollycarpus (1961-2020) divonis penjara oleh pengadilan Indonesia karena terbukti mencampur arsenik di dalam minuman Munir. Namun, manusia mana yang bisa tergerak begitu saja melakukan perbuatan keji tersebut? Pollycarpus sang eksekutor lapangan telah diadili, tetapi setelah 17 tahun otak dari operasi itu tidak pernah terungkap.

Indonesia yang baru belajar demokrasi dan hak asasi manusia gagal mengungkap misteri ini. Alih-alih ingin mengungkapnya, dokumen penting kasus pembunuhan Munir malah hilang di Kantor Sekretariat Negara. Anda tidak salah baca, dokumen itu hilang di Kantor Sekretariat Negara. Tidak mengherankan, di negara ini nyawa manusia murah harganya. Nyawa di negara ini tidak ada apa-apanya apalagi jika nyawa itu milik seseorang yang seringkali menuntut diperlakukan adil. Makin tidak ada harganya.

Jebakan demokrasi Jokowi

Belakangan saat pandemi harga nyawa di Indonesia malah makin diobral. Kematian demi kematian hanya jadi statistik. Lebih-lebih nyawa manusia Indonesia jadi candaan presiden dan para pembantunya di kabinet. Deretan lelucon yang dipertontonkan oleh Ratusan ribu nyawa yang melayang saat pandemi turut berjasa untuk menguak watak kekuasaan yang sesungguhnya.

Love is so short, forgetting is so long kata Neruda. Namun, itu tidak berlaku bagi demokrasi di Indonesia. Di Indonesia butuh waktu yang sangat panjang agar orang bisa lepas dari cengkeraman otoritarianisme dan mulai mencintai demokrasi, tetapi hanya butuh dua kali pemilihan presiden untuk melenyapkan kecintaan terhadap demokrasi.

Pada 2014 banyak yang meyakini kemenangan Jokowi juga merupakan kemenangan demokrasi. Nyatanya, tidak butuh waktu lama untuk meruntuhkan keyakinan itu. Data terbaru dari The EIU pada tahun 2020 Indonesia menempati posisi ke-65 dalam urutan negara paling demokratis. Indonesia dikategorikan sebagai negara flawed democracy dengan skor rata-rata 6.30 dan merupakan angka paling rendah selama 14 tahun terakhir.[1] Sebenarnya capaian tersebut tidak mengherankan jika menyaksikan bagaimana pengesahan beberapa undang-undang dilakukan secara ugal-ugalan oleh presiden dan DPR. Mulai dari UU Cipta Kerja hingga revisi UU KPK yang mengobrak-abrik wajah pemberantasan korupsi kita. Semua aksi menggerus demokrasi itu dilakukan Jokowi tanpa butuh waktu lama sejak ia terpilih untuk kedua kalinya

Sekarang pada tahun 2021 kekuasaan di bawah Jokowi — yang dulu dianggap sebagai seorang “pro demokrasi”—justru menghantam kehidupan demokrasi kita. Lika-liku pandemi tidak hanya menampakkan ke permukaan bobroknya cara kerja negara dalam penanganan wabah. Pandemi secara terang menampilkan watak asli rezim ini. Rezim ini sesungguhnya adalah rezim berkedok demokrasi. Rezim yang berkedok demokrasi ialah rezim yang menggunakan demokrasi hanya untuk memperoleh kekuasaan, tetapi menjalankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Alih-alih memenuhi hak warga negara di tengah pandemi, negara justru sibuk menggelontorkan uang recehan untuk membeli cat tembok demi menghilangkan aspirasi warga dalam bentuk mural. Sampai di sini selain hobi menghilangkan nyawa manusia dan teledor dalam pengarsipan negara juga hobi menghilangkan ekspresi warganya. Negara berdalih kritik harus disampaikan secara santun dan teratur, faktanya sudah ratusan Kamis Ibu Sumarsih berdiri dengan payung hitam di depan istana negara untuk menanyakan presiden tentang nasib anaknya yang hilang sejak 1998 tak kunjung mendapat jawaban.

Peristiwa-peristiwa tersebut memperjelas betapa sempitnya ruang kebebasan sipil di Indonesia. Pemberangusan ruang kebebasan sipil di Indonesia dilakukan melalui cara-cara structural maupun kultural. Secara struktural masih terdapat aturan sakti mandraguna yakni UU ITE yang sampai hari ini digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara. Tentu masih hangat di telinga kita penangkapan aktivis di Ambon karena ajakan demonstrasi yang ia sebarkan lewat status Facebook-nya.[1] Kejadian seperti ini sudah terjadi berulang kali. Pada sisi kultural, ekspresi-ekspresi kritis warga negara, utamanya yang berlangsung di media sosial, kerap dihancurkan dengan framing yang dilakukan oleh para buzzer. Data pribadi yang disebar tanpa hak berulang kali dipertontonkan oleh gerombolan buzzer yang menjadi parasit dalam demokrasi kita.

Mungkin di mata rezim kritik paling santun adalah kritik lewat doa. Oh tidak, doa di negara ini juga masih saja dipersulit. Lihat saja betapa sulitnya mendirikan rumah ibadah bagi minoritas di negara ini. Untuk hal ini dalam laporannya Setara Institute menemukan setidaknya “pada 2020 terjadi 180 peristiwa pelanggaran KBB, dengan 422 tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang ‘hanya’ 327 pelanggaran”. Perilaku negara yang demikian memperkuat dugaan bahwa rezim ini telah membuat kita semua terjebak dengan segala citra demokrasinya.

Komnas HAM dan dilema kasus Munir

Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan”. Ketentuan pasal ini adalah hasil ratifikasi dari Statuta Roma.Bedanya, dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tidak dimuat dua jenis pelanggaran HAM berat lain yakni: war crimes dan the crimes of aggression.

Dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Komnas HAM menjadi instrumen penting. Hal ini karena Komnas HAM dibekali kewenangan untuk melakukan penyelidikan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa “Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. Namun, selain Komnas HAM instrumen kunci lainnya ialah Kejaksaan Agung karena jika dan hanya jika Kejaksaan Agung melaksakan rekomendasi dari Komnas HAM maka kasus pelanggaran HAM berat dapat memasuki proses penyidikan.

Jalan berliku itu juga berlaku bagi penyelasaian kasus pembunuhan Munir. Kasus Munir yang dianggap sebagai sebuah tindak pidana biasa (ordinary crimes) sebenarnya punya persoalan serius. Kasus pembunuhan Munir akan daluwarsa pada tahun 2022 (18 tahun). Padahal kasus Munir haruslah dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crimes) atau pun pelanggaran HAM yang berat (gross violations of human rights). Hal ini tentu didasari oleh fakta-fakta persidangan yang mengindikasikan keterlibatan negara (subjek pelanggaran HAM) secara terstruktur via BIN untuk menghabisi Munir. Mengabaikan fakta ini sama artinya dengan merawat ketakutan dan mental pengecut bangsa yang alergi terhadap hak asasi manusia.

Hingga saat ini kasus Munir masih menemui jalan buntu. Kasus Munir sesungguhnya dapat menemui titik terang mula-mula dengan tidak menjadikan kasus ini sebagai tindak pidana biasa. Selain akan segera memasuki masa daluwarsa, kemungkinan otak pembunuhan Munir tidak dapat diperiksa lagi di pengadilan Indonesia karena berlaku asas ne bis in idem.

Semangat di dalam tubuh Gerakan masyarakat sipil untuk memperoleh keadilan atas kematian Munir tidak pernah padam bahkan sejak hari pertama Munir tewas. Semangat ini seharusnya menjadi pukulan telak bagi para stakeholders yang masih meragukan bahwa kematian Munir adalah konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan aktor di luar Pollycarpus. Komnas HAM harus berani menetapkan Kasus Munir sebagai sebuah pelanggaran HAM. Dengan demikian satu-satunya alasan mengapa kasus Munir masih tetap mandeg di tengah jalan ialah absennya rasa kemanusiaan pada diri presiden. Presiden Jokowi harusnya menyadari bahwa pemilu yang mengantarkan dirinya menjadi presiden dibangun di atas perjuangan banyak orang untuk lepas dari otoritarianisme Orde Baru, salah satunya ialah Munir. 

Political will presiden bisa dimulai dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk memulai penyidikan kasus Munir. Agenda berikutnya ialah memperkuat Komnas HAM secara kelembagaan. Menambahkan kewenangan penyidikan pada tubuh Komnas HAM adalah hal yang mendesak saat ini jika memang komitmen dalam menghargai hak asasi manusia.

Menyelesaikan kasus Munir bukan hanya untuk memenuhi rasa keadilan Munir dan keluarganya saja. Lebih dari itu penyelesaian kasus ini bisa menjadi jaminan bagi human rights defenders serta kita semua atas potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat sipil. Penyelesaian kasus ini juga menjаdi dаsаr morаl pemerintаhаn dаlаm menghormаti mаrtаbаt mаnusiа melаlui cаrа-cаrа yаng demokrаtis, non-kekerаsаn dаn sesuаi dengаn prinsip supremаsi hukum.

Perjuangan memperoleh keadilan dalam kasus Munir memang punya banyak sekali rintangan. Namun, bukankah di negeri ini segala hal baik biasanya selalu dipersulit? Jika memang tidak ada lagi keadilan di muka bumi ini, paling tidak kita hanya bisa berharap Cak Munir dan semua korban kebiadaban negara bisa tenang di alam sana. Al-Fatihah.

Riyadh Putuhena, Peneliti YLBHI LBH Malang