Beranda Ekonomi Over Regulasi, Kalangan Pelaku IHT Meminta Perlindungan Presiden Jokowi

Over Regulasi, Kalangan Pelaku IHT Meminta Perlindungan Presiden Jokowi

JAKARTA, karna.id — Ketua umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Muhaimin Moeftie berpendapat, selama beberapa tahun terakhir, industri hasil tembakau (IHT) terus mengalami banyak tekanan regulasi yang berlebihan.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 /PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, merupakan ancaman bagi keberlangsungan IHT di tanah air.

“Kenaikan tarif cukai yang sangat tinggi sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% yang akan diberlakukan mulai Januari 2020 ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Muhaimin Moeftie dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (06/11).

Muhaimin Moeftie menegaskan, tekanan pada industri tentunya akan mengancam seluruh mata rantai produksi yang terlibat, mulai dari tenaga kerja dan bisnis di bidang perkebunan, baik itu para petani tembakau dan cengkeh; para tenaga kerja pabrikan; hingga pekerja dan pemilik toko ritel; serta lini usaha lain yang terkait.

“Selama lima tahun terakhir, terdapat lebih dari 90.000 tenaga kerja pabrikan yang telah mengalami PHK. Jumlah produsen juga mengalami penurunan dari 4.000an pelaku industri di tahun 2007 hingga kini hanya tersisa 7.00an,” terangnya.

Sementara itu, ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mempertanyakan komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang baik jika IHT terus diberikan tekanan mulai dari kenaikan cukai yang eksesif dan sekarang tiba-tiba dikejutkan dengan rancangan revisi PP 109/2012 yang sama sekali tidak pernah melibatkan para pelaku industri.

“Secara proses tentunya hal ini dianggap gagal karena Kementerian Kesehatan RI tidak pernah melakukan konsultasi publik dalam penyusunannya,” kata Henry Najoan.

Perlu menjadi catatan juga bahwa, revisi PP 109/2012 diformulasikan tanpa melibatkan para pelaku IHT yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan aturan tersebut. Padahal berdasarkan Undang – Undang no. 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 96 memandatkan bahwa setiap pembentukan regulasi harus ada proses konsultasi publik dan transparansi pada setiap tahap perumusan. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan analisis dampak regulasi tersebut (Regulatory Impact Analysis – RIA).

Oleh karena itu, kalangan pelaku IHT meminta kebijaksanaan Bapak Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, untuk mempertimbangkan kembali rancangan revisi peraturan tersebut.

Sekjen Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI), Suhardjo mengaku khawatir Bapak Menkes belum mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu tersebut dan dampaknya terhadap IHT yang telah menyerap lebih dari 6,1 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir dan berkontribusi lebih dari Rp. 200 triliun pada penerimaan negara.

“Bisa jadi, ini hanya usulan dari segelintir pejabat Kemenkes RI yang memiliki agenda khusus dalam mematikan IHT nasional,” imbuhnya.

Pada titik inilah, kalangan pelaku IHT meminta perlindungan dari bapak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan pembahasan revisi PP 109/2012.

“Hal ini demi menjaga kelangsungan industri serta mencegah terjadinya PHK besar-besaran yang akan menambah angka pengangguran di Indonesia,” pungkas Suhardjo. ***