MALANG, karna.id – Hadirkan para pemangku kepentingan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang gelar Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bertajuk Regulasi dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Antara Harapan dan Kenyataan. Ketua IDI Malang dr. Enny Sekar Rengganingati menyatakan acara ini semata panggilan dan kepudulian IDI untuk memberikan kontribusi pemikiran agar JKN dalam prosesnya berjalan baik.
Pada acara yang dihadiri Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpoko serta Direktur BPJS Fahmi Idris itu “Diharapkan terpotret secara utuh postur utuh apa yang harus dibenahi, dikuatkan dan ditajamkan dalam penyelenggaraan JKN”, ujar dr. Enny di Ballroom Aria Gajayana (27/10).
Sementara Walikota Batu menegaskan, wajib bagi warga negara yang mampu untuk ikut BPJS tipe mandiri (yang VIP) sehingga pola subsidi dapat berlangsung baik. Tinggal bagaimanan pemerintah, lanjut Dewanti mampu membuat intrumen yang mampu memaksa kelompok mapan ikut kepesertaan BPJS secara mandiri dan aktif, “meskipun kebanyakan sudah memiliki asuransi kesehatan, tapi ada baiknya untuk terlibat aktif dalam BPJS”, kata Walikota Batu Dewanti Rumpoko.
Baca juga: Perkuat Pengawasan, BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan SiDewas
Tidak hanya itu, Walikota Malang menyampaikan ada desain strategi kesehatan yang perlu dikritisi. “Selama ini bobotnya masih banyak pada aspek atau pendekatan kuratif, dan sedikit memberikan porsi aspek promotif. Jadi, tidak mengherankan apabila BPJS terus merugi karena energi terkuras ke sana”, ujar Sutiaji.
Sementara itu terkait keberadaan klinik-klinik kesehatan yang tutup, Sutiaji juga memberikan kritik. Menurut Walikota Malang diantaranya karena informasi dari BPJS Malang yang kesulitan untuk merealisasikan BPJS karena untuk kelengkapan administrasi setelah didatangi petugas klinik sering tutup. “Sehingga muncul satu kesimpulan awal itu klinik dihadirkan hanya untuk mendapatkan poin semata. Maka saya minta ini jadi evaluasi bersama”, tandas Walikota Sutiaji.
Sutiaji menambahkan hingga 2019 tercatat 79% kepersertaan BPJS Kesehatan kota Malang sekitara 800 ribu lebih. Walikota berhadap pada tahun 2020 diharapkan kota Malang sudah Universal Health Coverage atau semua warga kota Malang tercover BPJS baik warga pra sejahterah maupun yang mampu. “Itu dengan catatan premi tidak naik dan telah kita alokasikan 43-45 Miliyar. Spirit yang sama sebagaimana diutarakan Walikota Batu, maka Sutiaji juga menegaskan urusan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama (gotong royong)”, katanya.
