Penulis : Frengky Kambesu, Ketua DPD PSI Kabupaten Kaimana – Papua Barat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pengukuran perbandingan dari harapan hidup,melek huruf, pendidikan dan standart hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjadi acuan semua Negara dunia untuk mengukur tingkat kemajuan Negara dari seluruh sektor dalam pemerintahan.
Salah satunya di wilayah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Salah satu wilayah pemekaran dari Kabupaten Fak-Fak pada tahun 2003, dengan status sebagai kabupaten baru. Kabupaten Kaimana memiliki berbagai macam masalah mulai dari masalah Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan kesehatan. Sistem pemerintahan selama 10 tahun masa kepemimpinan Bupati Matias Mairuma belum dapat merealisasikan peningkatan social welfare untuk masyarakat Kaimana, sehingga angka peningkatan IPM realistis dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Ini menjadi tanggung jawab bersama antara birokrasi pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya guna terciptanya sinergitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan indicator pendidikan, ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Kaimana.
Selama ini sektor pendidikan menjadi salah satu program pemerintah dari pusat hingga daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang pendidikan memiliki alokasi anggaran 20 % dari APBD Kaimana, belum lagi suntikan dana OTSUS serta program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) guna peningkatan kualitas pendidikan di Kaimana. Pemda Kaimana selama ini belum maksimal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Kaimana, akibat sistem pelayanan publik yang tidak maksimal seperti masih adanya biaya buku dan uang komite yang menjadi beban orang tua. Pemda seharusnya melakukan kebijakan untuk mewajibkan program wajib belajar 9 tahun secara gratis serta menyediakan bus sebagai fasilitas antar jemput sekolah gratis. Serta mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Kaimana sehingga anak negeri mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Kaimana. karena banyak anak Kaimana yang melanjutkan pendidikan di luar daerah, akibat pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan tinggi secara layak dan terjangkau untuk masyarakat dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang modern.
Masalah kesehatan juga menjadi masalah yang tidak terselsaikan hingga saat ini, Pemda memiliki Rumah sakit dengan predikat D sehingga minimnya alat kesehatan dan tenaga medis profesional. dampaknya pelayanan kebutuhan kesehatan masyarakat tidak terpenuhi secara baik, akibatnya pelayanan kesehatan di Kaimana banyak yang mendapat rujukan untuk berobat di rumah sakit dengan pelayanan kesehatan modern. Ke depannya, Pemda diharapkan mampu merubah status RSUD dari tipe D ke tipe C dengan memberikan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat serta menyediakan fasilitas kesehatan & tenaga medis profesional guna menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Serta memberikan tunjangan kesehatan layak untuk para tenaga medis.
Permasalahan ekonomi menjadi catatan kritis selama 10 tahun ini, banyak kebijakan pemerintah berfokus terhadap pembangunan infrastruktur semata, sehingga banyak sekali potensi sektor lain kurang begitu diperhatikan. Proyek infrastruktur tersebut tidak dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat potensi ekonomi lokal melalui UMKM. Ke depan, pemerintah harus menselaraskan antara proyek pembangunan infrastruktur dengan proyek peningkatan perekonomian, salah satunya dengan menguatkan sektor pariwisata dan maritime sebagai potensial market, dengan memperkerjakan masyarakat local sebagai tenaga kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja dalam masyarakat. Selain itu, Pemda harus melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pelaku UMKM, sehingga perputaran ekonomi kerakyatan bisa berjalan serta melibatkan masyarakat dalam proyek padat karya.
Program ini akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sistematis. Apabila aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat direalisasikan dengan baik, serta didukung dengan sistem pelayanan publik good govermence akan berimplikasi pada kenaikan angka IPM di Kabupaten Kaimana secara terukur dan sistematis. dengan memperhatikan sektor-sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di dalamnya. sehingga angka kenaikan IPM sinergis dengan kebijakan Pemda dalam peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan masayarakat.
