Beranda Opini Pilkada Bukan Pesta Rakyat tapi Pesta Kerabat

Pilkada Bukan Pesta Rakyat tapi Pesta Kerabat

Abimanyu Iqbal Soesanto, Kader HMI Cabang Malang

KARNA.id — Pemilu raya atau biasa kita sebut sebagai ajang demokrasi, pesta rakyat merupakan ajang kontestasi para kandidat yang  ingin maju dan tak jarang  mereka rela untuk mengeluarkan berbagai macam sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya, Dalam hal ini, Pilkada serentaklah yang dalam beberapa bulan ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 setelah sempat tertunda akibat pandemic Covid-19.

Bila kita berbicara mengenai Pemilu baik dalam tataran pusat dan daerah, maka hal yang paling hangat diperbincangkan ketika akan dilaksanakannya pesta rakyat tersebut adalah fenomena dinasti politik. Yang menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat adalah  mengapa dinasti politik selalu hangat diperbincangkan ? Toh nanti pada akhirnya dipilih oleh rakyat juga. Kalimat “Toh nanti pada akhirnya dipilih oleh rakyat juga” adalah kalimat yang selalu saya dengar di berbagai kalangan, terkhusus pada kalangan masyarakat awam akan kehidupan politik di Indonesia.

Pasca runtuhnya rezim otoritarian orde baru pada tahun 1998 silam, gairah dan semangat berdemokrasi tumbuh dimana-mana. Situasi tersebut telah mengubah sistem politik dan melahirkan era reformasi dimana didalamnya memberi peluang bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks aktor penyelenggara negara kita dapat melihat, secara vertikal perubahan kekuasaan menunjukan bahwa politik tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat atau yang biasa dikenal dengan desentralisasi, hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan kekuasaan atau sentralistik yang pernah terjadi pada rezim orde baru.

Transisi dari rezim non demokratik yang sifatnya sentralistik menuju pemerintahan dan kehidupan politik yang demokratis sungguh tidak mudah untuk dilalui, hal ini dapat dibuktikan oleh berbagai macam hambatan dan masalah yang turut mewarnai kehidupan politik dan agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Salah satu hambatan problematis yang sekaligus juga merupakan distorsi dalam kerangka demokratisasi dan penataan ulang kehidupan politik yang lebih baik adalah adanya fenomena dinasti politik yang terjadi di berbagai daerah.

Fenomena dinasti politik yang hadir di Indonesia

Fenomena dinasti politik yang hadir di Indonesia, sering kali menjadi hal yang harus di hindari mengingat banyak dampak negatif yang akan disebabkan karenanya ketimbang dampak positif yang dihasilkannya sehingga membuat kita perlu untuk menyikapinya. Dinasti politik merupakan salah satu kemunduran atau ketidaksempurnaan dari adanya demokrasi di Indonesia, bahkan tidak berlebihan bila penulis mengatakan bahwa dinasti politik tidak lain adalah cacat demokrasi akibat para penguasa yang ingin selalu melanggengkan kekuasaanya ketimbang memperbaiki kehidupan demokrasi yang sudah terlanjur bobrok. Bagaimanapun pernyataan yang keluar dikalangan public, pada suatu dinasti politik hampir dipastikan mempunyai jaringan tim yang sangat memumpuni dan sumber daya yang sangat massif sehingga dapat menggiring rakyat/pemilih untuk memilihnya. (Dal Bo,dkk:2009).

Apabila kita merujuk data Kementrian Dalam Negeri, fenomena tersebut khsususnya dalam tataran lokal, merupakan paradoks konsolidasi dan perkembangan demokrasi dimana hal tersebut dapat dibuktikan  cukup massifnya (meluasnya) praktik dinasti politik, apalagi setelah diputuskannya putusan MK 33/PUU-XII/2015 yang menjadi dasar dan justifikasi kehadiran Dinasti Politik,  bahwa sebelum putusan itu  kisaran tahun 2005-2014 setidaknya terdapat 57 Kepala Daerah yang terpapar oleh praktik dinasti politik dan meningkat sebanyak 65 daerah yang turut melakukan praktik dinasti politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Zuhro di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 19 September 2016 dan terus meningkat hingga 86 orang yang terpapar praktik dinasti politik kisaran tahun 2017 dan 2018 hingga puncaknya adalah 124 orang kadidat yang terpapar virus politik dinasti tersebut.

Dengan fokus studi yang tidak berbeda, dalam papernya  Yeos “The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society” yang dipresentasikan pada Simposium Arryman Fellow pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa secara umum faktor penentu keberhasilan membangun dinasti politik adalah adanya sumber daya kekuatan jaringan keluarga informal dan akumulasi kekayaan materi (Finansial). Selain itu ia juga memaparkan bahwa peran penting  dari  adanya kehadiran dinasti politik yaitu Chasan Sochib sebagai salah satu tokoh pembentukan Provinsi Banten yang paling berpengaruh. Setidaknya ada 3 topangan pondasi awal yang dibangun oleh Shochib dalam membuat dinasti politik yakni (1) Sumberdaya Finasial (2) sarana koersif yang dilakukan oleh para jawara yang diikatnya melalui tradisi patronasi, dan (3) kontrol terhadap partai politik.

Hampir serupa dengan temuan Yoes C. Kenawas,  bahwa salah satu adanya dinasti politik adalah karena kontrol terhadap partai politik namun berbeda lini dimana dalam Garapan Nagara Institute bahwa salah satu faktor adanya dinasti politik karena parpol tidak bisa menjadi laboratarium dalam menjaring kader-kadernya.  Keduanya sama-sama berangkat dari keterlibatan parpol.  Nagara Institue berangkat dari temuannya yang klasik dari Pilkada-Pilkada sebelumnya yang masih melekat dalam kehidupan perpolitikan dan tentunya menjadi problematis yang tak terselesaikan akibat dari pola pragmatisme yang dilakukan oleh partai politik dalam rekrutmen calon pemimpin lokal yang amburadul dan pada akhirnya bermuara pada praktik dinasti politik di Tingkat lokal.

Pasca reformasi, khususnya pada tahun 2015 terdapat terobosan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yakni membentuk aturan untuk mereduksi atau menghambat suburnya dinasti politik di tingkat lokal. Politik hukum yang digunakan adalah larangan kepada calon kepala daerah dan/ wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana, konsiderans Pasal 7 huruf R UU Pilkada. Dalam penjelasan Pasal 7 huruf R tentang syarat pencalonan yang dimaksud dengan ‘tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana’ adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Dalam memorie van toelichting disebutkan bahwa Ratio legis / alasan dibentuknya pasal tersebut adalah sebagai respon terhadap perkembangan dinamika otonomi daerah yang tidak sedikit terjangkit oleh dinasti politik yang destruktif. Namun sungguh ironis sekali, aturan yang membatasi petahana dalam rangka memutuskan virus dinasti politik tersebut belum pernah diterapkan sebelum pada akhirnya keburu dimatikan akibat adanya Putusan MK 33/PUU-XII/2015, dengan alasan bahwa hal tersebut mengandung unsur diskriminasi dan bertentangan dengan HAM.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, sudah tentu bahwa dinasti politik bisa memberikan efek kekhawatiran atas ketidaksetaraan dalam distrubsi kekuatan politik yang memberikan cerminan atas representasi demokratis. Di sisi lain tingkat probabilitas keterpilihan jauh labia besar pada calon berlatarbelakang dinasti daripada yang lain sudah tentu akan menghalangi sirkulasi kehidupan demokrasi karena elit penguasa hnaya muluk di circle keluarga  tersebut sehingga menyebabkan stagnansi kebijakan  inilah yang pada akhirnya membuat para penguasa nyaman di zonanya,  maka tidak berlebihan bila penulis memilik opini bahwa ternyata PEMILU BUKAN LAGI SEBAGAI PESTA RAKYAT MELAINKAN PESTA KERABAT.

 “Politik bukan hanya tentang cara mendapatkan suara rakyat untuk menjadi penguasa dan bukan hanya tentang cara bagaimana mempertahankan hati rakyat bagi sang penguasa, Tetapi politik juga mengajarkan kita tentang etika bagaimana untuk menghargai hak asasi manusia, inovasi, pemikiran yang ada pada lawan kita.” (Abimanyu Iqbal Soesanto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here