Beranda Covid-19 PPKM diperpanjang, Kesra HMI Cabang Malang Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat di...

PPKM diperpanjang, Kesra HMI Cabang Malang Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat di Masa PPKM Darurat

Zumrotun Nazia
Wakil Sekretaris Umum Bidang Sosial Kesejahteraan Masyarakat HMI Cabang Malang, Zumrotun Nazia

MALANG, karna.id — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diputuskan untuk diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo melalui rapat kabinet terbatas pada Jumat (16/7). Keputusan perpanjangan PPKM ini dilaksanakan hingga akhir Juli Mendatang. Selain itu Pemerintah juga tengah mengevaluasi hasil pelaksanaan PPKM Darurat periode 1-20 Juli namun hingga saat ini hasil laporan evaluasi ini belum disampaikan kepada publik.

Selain itu berdasarkan pernyataan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan diperpanjangnya PPKM ini memiliki dua risiko yang harus diseimbangkan antara lain soal kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan dan kedua soal penyaluran Bantuan Sosial. Menteri PMK ini juga menyampaikan bahwa soal Bansos ini Pemerintah tidak mampu memikulnya sendiri, harus ada gotong royong dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut HMI Cabang Malang Bidang Sosial Kesejahteraan Masyarakat menyampaikan dampak pemberlakuan PPKM Darurat terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang ini harus secara tegas dan jelas dilakukan oleh Pemerintah. Selama pemberlakukan PPKM darurat banyak UMKM yang dibatasi dalam menjalankan aktifitasnya, belum lagi aksi represif dari aparat dalam penertiban PPKM Darurat yang semakin menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu kondisi PPKM Darurat ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah namun tidak ada pemberian bantuan dan jaminan ekonomi kepada masyarakat.

“Pemerintah sudah menyampaikan keputusan perpanjangan PPKM Darurat Jawa Bali, namun sejauh ini belum ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat ini yang bisa kita kaji bersama efektifitas pelaksaannya seperti apa, dalam hal ini Pemerintah tidak pernah transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. selain itu pembatasan aktifitas ekonomi masyarakat juga tidak mendapatkan jaminan yang jelas dari pemerintah tidak ada kompensasi bagi pelaku ekonomi khususnya skala kecil”. Kata Wasekum Bidang Sosial Kesejahteraan Masyarakat Zumrotun Nazia.

Selain itu, HMI Cabang Malang juga menganalisa program pemberian bantuan sosial baik itu berupa sembako maupun bantuan langsung tunai, dalam proses pendistribusiannya tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan karena terdampak dari pelaksanaan PPKM dan Covid-19 tetapi tidak mendapatkan bantuan. Tentu dalam hal ini pendataan dalam pendistribusian bantuan harus tepat sasaran.

“Selama ini masyarakat sudah mengikuti kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, akan tetapi jika kondisi seperti ini terus berlangsung berkepanjangan Pemerintah harus menjamin hak hidup masyarakat khususnya untuk Kesehatan, Keamanan dan Kesejateraan, kami berharap Pemerintah tidak hanya mengandalkan masyarakat untuk gotong royong, sedangkan Pemerintah hanya berdiam diri tidak memberikan Jaminan kesehatan dan kesejahteraan kepada kami”. Tegas Zumrotun Nazia.