JAKARTA, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan perhatian terhadap hak dan kesejahteraan guru nonpegawai negeri sipil (PNS), termasuk guru honorer di daerah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh memandang sebelah mata keluhan para guru yang jumlahnya mencapai ratusan ribu diseluruh Indonesia.
“Kita tidak ingin ada lagi nasib seperti yang dialami Munir Alamsyah (53) guru honorer di SMPN 1 Cikelet pada 1996-1998. Selama 24 tahun ini, ia selalu mengunjungi sekolah untuk menagih honor mengajarnya sebesar Rp 6 juta yang tak kunjung dibayarkan oleh pihak sekolah,”ujar Illiza, Senin (31/01/2022).
Seperti diketahui, Munir ramai diberitakan beberapa waktu lalu, lantaran haknya tidak diberikan ia pun nekat membakar sekolah tempatnya bekerja dahulu. Berkaca dari kejadian tersebut, Ia meminta pemerintah daerah untuk membuat kebijakan agar mengalokasikan anggaran yang dapat mendukung kesejahteraan dan pemenuhan hak guru-guru honorer.
“Para Kepala Daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru honorer,” ujarnya.
Kendati demikian Ketua DPP PPP tetap memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Garut yang telah bertanggung jawab atas kasus yang menimpa Munir Alamsyah serta membayar honor yang menjadi haknya selama ini.
“Kedepan tidak boleh ada lagi nasib guru seperti yang dialami Munir Alamsyah. Pemerintah harus memastikan hak dan kesejahteraan guru honorer,” tegas Illiza.
Para guru yang tersebar diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus diberikan apresiasi atas segala pengabdian dan sumbangsihnya dalam membangun masa depan anak bangsa.
“Apresiasi harus direalisasikan dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi para guru terlebih guru non-PNS,” tutupnya.
