Beranda Hukum Putusan Uji Materi UU KPK, MK: Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Tak Perlu Izin...

Putusan Uji Materi UU KPK, MK: Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Tak Perlu Izin Dewan Pengawas

JAKARTA, karna.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Permohonan uji materi diajukan oleh sejumlah akademisi yakni Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fahul Wahid, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Ari Wibowo.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5).

MK mengabulkan permohonan uji materi terkait pasal 12B ayat (1) UU KPK mengenai izin tertulis Dewan Pengawas KPK dalam proses penyadapan.

Hakim Konstitusi Aswanto menyatakan, kewenangan institusi penegak hukum tidak boleh diintervensi serta tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstrayudisial, sebab intervensi akan menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan prinsip negara hukum.

Mengenai izin tertulis Dewan Pengawas untuk melakukan penggeladahan dapat mengesankan bahwa pimpinan KPK merupkan subordinat, ujar Aswanto.

Oleh karenanya, MK menyatakan oenyadapan tidak lagi memerlukan izin, tetapi pimpinan KPK hanya perlu memberitahukan informasi kepada Dewan Pengawas.

Aswanto mengatakan ““Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama”.

Permohonan lainnya yakni mengenai izin terkait penggeledahan dan penyitaan dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan, penggeledahan dan penyitaan oleh KPK merupakan bagian dari tindakan pro justitia.

Sedangkan Dewan Pengawas tidak termasuk unsur aparat penegak hukum. Dengan demikian, ketentuan izin terkait penggeldahan dan penyitaan dari Dewan Pengawas KPK tidak tepat.