Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

JAKARTA, Karna.id — Persoalan Ivermectin, hingga saat ini Indonesia Corruption Watch (ICW) belum menerima surat somasi dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kurnia Ramadhana  selaku peneliti ICW menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui poin apa saja yang menjadi keberatan mantan Panglima TNI itu.

“Hingga saat ini ICW belum menerima somasi remsi dalam bentuk tertulis dari piihak Moeldoko. Jadi kami tidak mengetahui poin-poin apa saja yang menjadi keberatan,” tutur Kurnia, Jumat (30/7).

Kurnia menegaskan bahwa selama ini ICW terus menjalankan mandat untuk memastikan pemerintahan berjalan tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kurnia mengatakan “Mandat organisasi memang sepenuhnya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme,”

Selain itu, Kurnia juga menuturkan bahwa upaya pengawasan ICW terkait tindak pidana korupsi akan terus berlanjut.

“Kami menegaskan bahwa kerja-kerja pemeberantasan korupsi terutama dalam hal pengawasan tidak akan berhenti karena adanya isu ini,” imbuhnya.

Diketahui Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan melayangkan somasi pada ICW jika dalam 1×24 jam tidak bisa membutktikan tudingannya.

 ICW mengatakan bahwa ada hubungan antara Moeldoko dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

Dalam keterangannya, Kamis (22/7) Moeldoko telah membantah kabar tersebut. Mantan Panglima TNI itu menyebut pernyataan ICW itu menyesatkan.

“Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” ucap Moeldoko.