Beranda Hukum Sujarwo: Duka Cita Mendalam atas Pelarungan Jenazah ABK WNI

Sujarwo: Duka Cita Mendalam atas Pelarungan Jenazah ABK WNI

JAKARTA, karna.id — Aktivis Pekerja Migran Indonesia yang juga mantan ABK berbendera Cina  Sujarwo sampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya pelarungan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang viral di media social.

Ia mengatakan bahwa dalam peraturan ILO “Seafarer’s Service Regulations”, pelarungan jenazah di laut diatur praktiknya dalam Pasal 30. “Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Pertanyaan saya apakah pihak kapten kapal melalui agency diluar negeri sudah melaporkannya ke pihak Perusahaan di Indonesia yang kemudian disampaikan ke pihak keluarga korban.

Kejadian seperti itu tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali. “Pengalaman saya bekerja sebagai ABK tidak hanya 1 atau 2 tahun dan saya tau persis kondisi bekerja di kapal berbendera China itu seperti apa,”

2 tahun saya bekerja di kapal berbendera Cina tidak melihat daratan, memang jika kita bekerja di kapal ikan berbendera Cina waktu untuk beristirahat sangatlah minim. Dalam waktu 24 jam hanya diberi waktu istirahat hanya 2 jam apalagi kalau hasil tangkapan ikan sedang ramai, kemudian makanan tidak terjamin.

Seharusnya dengan adanya kejadian seperti itu pemerintah Indonesia harus lebih serius lagi untuk meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia melaui regulasi, jangan ketika ada video viral seakan-akan pemerintah hadir. “Kasus 203 ABK Trinidad and Tobago apa kabar, seakan hilang ditelan bumi yang sampai saat ini tidak ada kejelasan”


Pelindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja atau dipekerjakan di luar negeri masih jauh dari harapan. Sejauh ini, mereka hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU tersebut baru memiliki turunan salah satunya Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

“Lemahnya pengawasan adalah sumber kekacauan migrasi, Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di undangkan sudah berapa peraturan yang sudah dikeluarkan mulai dari 3 Peraturan Pemerintah, 3 Perpres, 5 Permenaker dan 3 Peraturan Kepala Badan,”

Saya harap pemerintah Indonesia lebih serius lagi dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia.