Beranda Artikel Tolak Omnibus Law, ditengah Covid 19 Massa GETOL Kembali turun jalan di...

Tolak Omnibus Law, ditengah Covid 19 Massa GETOL Kembali turun jalan di Surabaya

Aksi Getol Tolak RUU Cipta Kerja

Surabaya, Karna.id — Ratusan massa yang yang tergabung dalam gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, mendesak pemerintah pusat agar segera tidak melanjutkan RUU Cipta Kerja. Selain diikuti elemen buruh, sejumlah mahasiswa dan pelaku senipun turut serta bergabung meramaikan aksi ini, Jumat (14/8).

Mereka berasal berasal dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur memadati jalan depan Gedung Grahadi, Surabaya. Mereka menggelar long march dari Taman Bungkul dan menimbulkan kepadatan lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo. Beberapa petugas kepolisian terlihat mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Setibanya di lokasi, para demonstran menggelar aksi tari kuda kepang dan reog ponorogo di depan aparat keamanan yang sedang berjaga di pintu masuk.

Ditengah tengah pandemic covid 19 dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM ini, semakin hari semakin dirasakan oleh banyak Kalangan masyarakat, dan menambah beban bagi masyarakat, salah satunya adalah akses kesehatan bagi masyarakat yang terdampak harus membayar biaya aneka tes, menambah pengeluaran untuk proses belajar mengDalam kondisi yang serba terbatas di masa pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah dan DPR memaksimalkan perannya untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat oandemi covid. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya DPR RI, malah lebih mengutamakan membahas dan akan mengesahkan RUU cikar ini daripada memikirkan keselamatan masyarakat terdampah covid 19.

Meski sebelumnya massa yang tergabung dalam GETOL pernah melakukan aksi serupa menolak pengesahan omnibus law, akan tetapi DPR RI dan pemerintah tetap  menggelar rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Selain itu massa yang tergabung dalam getol ini meminta upaya pemerintah untuk mereduksi norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja. Dan yang paling tidak masuk akal, terkait adanya ruang partisipasi public yang dihapus. Partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH 32/2009 untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah juga dihapus.

Apabila RUU ini disahkan, tentu akan banyak ruang hidup rakyat yang dirampas. Belum ada RUU Cikar saja sepanjang kawasan pesisir Selatan Jawa sudah diobral, padahal wilayah itu merupakan Kawasan esensial dan sebagai wilayah yang rentan dilanda bencana. Tetapi itulah yang terjadi di Tumpang Pitu Banyuwangi hingga Trenggalek yang akan di keruk dan diekploitasi gunungnya untuk diambil mineral berupa emas, sehingga keselamatan rakyat aka dikorbankan, sehingga akan menjadi beban rakyat yang semakin berat

Banyak masyarakat yang merasakan dampak dari pandemic covid 19 ini salah satunya PHK dimana mana, yang telah mengiring para pekerja kehilangan status pekerja tetap, sehingga statusnya akan menjadi pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap, karena adanya sistem fleksibilitas tenaga kerja.

Dalam lembaran siaran pers Gerakan tolak omnibus law (GETOL) akan menyampaikan 9 tuntutan yaitu :

  1. Menolak semua kluster Omnibus Law yang merugikan rakyat dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasannya.
  2. Menuntut tanggung jawab Negara atas PHK yang terjadi selama masa Pandemi ini.
  3.  Menuntut tanggung jawab Negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapat THR serta pemutusan BPJS ketenagakerjaan sepihak oleh perusahaan selama masa pandemi.
  4. Menuntut digratiskannya aneka test Covid-19 salah satunya Rapid Test dan biaya perawatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.
  5. Penuhi hak-hak tenaga kesehatan, upah dan tunjangan sesuai ketentuan Undang-undang.
  6. Wujudkan sistem kesehatan nasional yang berbasis rakyat, gratis dan bermutu.
  7. Wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan, ilmiah demokratis dan gratis.
  8. Batalkan UU Minerba yang akan menghancurkan kehidupan rakyat
  9. Wujudkan Reforma Agraria sejati dan selesaikan konflik agrarian.