Beranda Hukum Tri Rismaharini Rangkap Jabatan, Presiden Izinkan Risma Langgar Undang-undang

Tri Rismaharini Rangkap Jabatan, Presiden Izinkan Risma Langgar Undang-undang

Surabaya, karna.id – Siapa yang tak kenal Tri Rismaharini, sosok Kepala daerah yang viral dengan ketegasan dan rasa sayangnya terhadap rakyatnya di Surabaya. Sosok kartini di era milenial yang selalu memperjuangkan nasib rakyat Surabaya, selain itu sosok risma dikenal sebagai perempuan tangguh yang tak pernah berhenti memikirkan rakyatnya.

Tak pernah terpikirkan sebelumnya detik-detik berakhirnya jabatan beliau sebagai walikota Surabaya ini, Presiden RI Joko Widodo meminangnya sebagai Mensos menggantikan Juliari Batubara yang sedang tersangkut kasus korupsi. Bagaikan cangkir yang terisi kopi, rasanya memang pas dan cocok apabila sosok perempuan ini menyandang jabatan sebagai mensos.

Tapi siapa sangka ternyata ada banyak tanda tanya dengan dilantiknya Tri Rismaharini 23 Desember 2020, hal ini dikarenakan 2 fakta yang terjadi : 1. Risma dilantik masih berstatus sebagai walikota, 2. Risma di izinkan presiden rangkap jabatan yang tersisa 2 bulan.

Suatu keanehan akan muncul apabila benar Presiden Joko Widodo memberikan izin kepada Tri Rismaharini merangkap jabatan dan pulang pergi Surabaya-istana untuk mengurusi dua kepentingan jabatan di tempat yang berbeda yaitu sebagai Walikota dan Mensos.

Apabila kita telaah lagi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 76 Huruf H

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang : merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan

Pasal tersebut sangat terang menjelaskan, bahwa kepala daerah itu tidak di izinkan oleh Undang-undang untuk merangkap jabatan, selain itu di peraturan yang sama juga mengatur bahwa Kepala Daerah yang diberikan tugas oleh presiden harus diberhentikan sebagimana tertuang dalam pasal 78 Huruf G

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Seharusnya Tri Rismaharini diberhentikan sebagai Kepala Daerah atau Walikota Surabaya, meskipun masa jabatannya hanya tersisa 2 bulan tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan izin rangkap jabatan, karena izin presiden sama halnya memberikan izin kepada Risma untuk melanggar Peraturan Perundang-undangan.