Beranda Pendidikan Unmuh Malang Lumbung Para Totaliter

Unmuh Malang Lumbung Para Totaliter

Takdir Al Faruq, UMM Sebagai Lumbung Para Totaliter, Totaliter, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, Kampus 3 UMM, Kampus 1 UMM, Kampus 2 UMM, Mahasiswa Umm, Mahasiswa Malang, BEM UMM, Presma UMM, SENAT UMM, Dosen UMM,
Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (Foto/tekno.tempo.co)

KARNA.id — Romantisme kampus sebagai jejaring pembentuk ketajaman kognitif mahasiswa telah terbangun selama bertahun-tahun. Romantisme yang terpupuk kemudian menjadi sebuah ketergantungan langsung masyarakat awam kepada mahasiswa. Hal ini berdasarkan pengalaman kolektif sebuah negara yang bermana Indonesia yang telah terselematkan masa depannya oleh mahasiswa. Ketergantungan ini terus berlanjut sejak paradigma ini muncul sampai hari ini, bahkan mungkin saja sampai matahari terbit dari arah yang tak  semestinya. Yang paling mempertegas anggapan dan harapan tersebut adalah peristiwa penurunan Soeharto sebagai lambang totaliteranisme di tahun 1998 oleh mahasiswa.

Proposisi di atas menunjukkan ada sebuah intisari yang tidak bisa ditemukan di ranah luar kampus. Jika yang dianggap intisari tersebut adalah pelajaran, maka itu sebuah asumsi yang belum tepat dan meleset jauh dari yang sesungguhnya. Orang-orang yang berada pada luar lingkungan kampus bisa mendapatkan pelajaran bahkan dengan keakuratan yang lebih spesifik melalui pengalaman, bukankah guru terbaik adalah pengalaman?. Maka orang yang berkecimpung di area lingkungan yang lebih luas jelas lebih mendapatkan banyak pelajaran dari sang guru. Lalu apa yang dimaksud intisari kampus?. Catatan yang menjadi poin penekanan di sini adalah bagaimana proses mendapatkan pelajaran. Lingkungan yang berada di luar kampus dengan mudah mendapatkan pelajaran tetapi dengan paradigma tunggal kebenaran. Sedangkan lingkungan intra kampus mendapatkan pelajaran melalui proses pelik yang berulangkali dipertimbangkan secara matang. Pendek kata, proses pelik tersebut biasanya disebut dengan demokrasi.

Aktivis Menyesalkan Insiden Pengusiran Omek di UMM

Internalisasi atau pemaknaan mendalam terhadap demokrasi menghadapkan kita pada suatu kondisi perpaduan yang tidak boleh ada sama sekali di dalam kampus. Perpaduan yang dimaksudkan adalah bergandengannya kampus dengan para totaliter. Secara langsung, alur ini akan mendistorsi makna-makna subtansial demokrasi. Kelanjutannya, harapan-harapan yang ditawarkan oleh kampus kepada masyarakat merupakan bualan semata untuk meningkatkan daya jual.  Namun, kombinasi terlarang ini sesungguh terjadi hari ini di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, bisa dilacak dengan Surat Keputusan Rektor nomor 09/BAKA-UMM/1/2021. tentang pergantian pengurus lembaga intra

SK Rektor termaksud tidak pernah menjadi instrumen pendukung dalam penguatan nilai-nilai demokrasi yang semestinya dimulai dari kampus. Ia hadir dengan nada seolah-olah, seolah ingin meregenerasi kepemimpinan sebagai indikator keberhasilan. Pada ranah riilnya, SK ini hanya sebagai wahana penghancuran makna dan eksistensi demokrasi. Dimana dalam SK tersebut, pejabat kampus lah yang menjadi penentu kepengurusan lembaga intra. Karena itu bisa diterangkan dengan pasti bahwa peran serta hak konstituional mahasiswa secara langsung terenggut oleh SK kontradiktif terbebut. Konotasi kontradiktif mengacu pada sebutan kampus sebagi miniatur negara, yang segala kehendak selalu ditentukan melalui keputusan bersama melalui alur demokrasi.

Abuse Of Power Aparat Penegak Hukum Dalam Operasi Yustisi

Bisa termaklumi bersama jika pandemi memaksa semua otoritas termasuk Universitas Muhammadiyah Malang untuk melakukan deregulasi tentang pemeliharaan organisasi. Namun hal lain yang patut menjadi atensi tinggi di sini adalah Universitas Muhammadiyah Malang telah menetapkan mekanisme pemilihan SENAT dan BEM dalam kondisi darurat, yakni dalam SK Rektor No. 38 Tahun 2008 perubahan atas SK Rektor No. 154 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang. Bila pandemi dimaknai sebagai situasi darurat, maka terdapat SK Rektor No. 38 Tahun 2008 untuk menjawab permasalahan. Sehingga tidak ada alasan yang subtansial bagi otoritas UMM untuk mengeluarkan SK Rektor bertanggal 21 Januari 2021. Atau lebih jauh lagi, ada pertentangan norma antara dua SK di atas. Akhirnya kalkulasi ketidakselarasan tersebut membentuk sebuah proyeksi masa depan birokrasi UMM yang tidak berkualitas sama sekali.

Oleh, Mohammad Takdir Al Faruq (Direktur Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) HMI Komisariat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang