Beranda Politik Wacana Pemilu 2024: Calon Tunggal vs Kotak Kosong

Wacana Pemilu 2024: Calon Tunggal vs Kotak Kosong

KARNA.id — Melihat Pemilu dan Demokrasi tanah air yang selalu memprihatinkan dari masa ke masa tentu bukan hal yang baru. Isu mutakhir soal pemilu dan demokrasi di Indonesia yakni dengan adanya wacana Pemilu 2024 di mana calon tunggal melawan kotak kosong. Wacana ini bermula dari Amin Rais dan juga usulan Direktur Indo Barometer, M. Qodari yang menyampaikan gagasannya soal pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden di 2024 dengan memasangkan Jokowi dengan Prabowo sebagai pasangan Capres-Cawapres melawan kotak kosong.Jika demikian, maka secara otomatis Presiden Jokowi akan menjabat sebagai presiden dalam jangka waktu 3 (tiga) periode. Hal ini tentunya sangat kontroversial, mengingat UUD NRI 1945 kita mengatur tentang masa jabatan presiden satu periode 5 tahun dan maksimal dua periode atau 10 tahun.

Calon Tunggal vs Kotak Kosong Perspektif Hukum Pemilu

Dewasa ini, karena Undang-undang Pemilihan Umum kita belum mengalami perubahan, maka untuk bisa mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memedomani atau memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mengacu pada Undang-undang tersebut, Pasal 222 mengatur “Pasangan Calon diusulkan oleh Parta Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, maka yang memiliki kursi DPR paling sedikit 20% atau yang memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnyalah yang dapat mengusungkan Pasangan Calon.

Berdasarkan syarat dan ketentuan dari pasal 222 Undang-undang Pemilu sebagaimana disebutkan diatas, jika melihat presentase hasil Pemilu 2019, maka hanya satu partai politik saja yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai yang bisa menguslkan calon presiden dan wakil presiden adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena memperoleh 22,26% kursi atau sama dengan 128 kursi dari total 575 kursi DPR. Karena hanya satu partai politik yang memenuhi ketentuan pasal 222, maka partai-partai lain selain PDIP yang suaranya dibawah 20% harus bergabung, membentuk gabungan partai politik untuk bisa mengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal 235 Ayat (4), “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari”, dan ayat (5) “Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.” Kedua pasal ini sebenarnya mewakili semangat demokrasi untuk menghindari kekuasaan yang terpolarisasi.

Namun tidak berhenti sampai disitu, pasal 235 ayat (6), yang berbunyi “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”, disinilah permasalahannya, sebab dalam Undang-undangn Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu belum mengatur secara detail berkaitan dengan bagaimana mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden ketika hanya ada satu pasangan calon, seperti halnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang sudah secara tertulis mengatur ketika hanya ada satu pasangan calon tunggal, maka pasangan calon tersebut nantinya akan melawan Kotak Kosong. Undang-undang Pemilu kita yang mengatur tentang pemilihan presiden ketika hanya ada satu pasangan calon hanya terbatas pada pasal 229 dan 235.

Implikasi Calon Tunggal Dalam Pemilu

Secara regulasi mekanismen tahapan pemilihan calon tunggal dalam Undang-undang Pemilu belum diatur secara detail. Seperti yang penulis paparkan diatas, Undang-undang Pemilu kita yang mengatur tentang pemilihan presiden ketika hanya ada satu pasangan calon hanya terbatas pada pasal 229 dan 235. Hal ini jika pelaksanaan calon tunggal dilaksanakan pada tahun 2024, maka kekaburan atau bahkan kekosongan hukum sangat berpotensi terjadi. Hal demikian tentunya menjadi virus buruk dalam demokrasi dan sistem hukum kita.

Lebih dari itu, sampai disini kita mendapatkan sedikit gambaran bahwasanya dengan melihat Komposisi Partai Politik menuju kontestasi demokrasi pencalonan presiden 2024, sangat berpotensi adanya calon tunggal. Hal ini tentunya berbahaya bagi tubuh demokrasi, sebab selain adanya degradasi ideologis partai-partai politik, Wacana Calon Tunggal VS Kotak Kosong di 2024 ini juga secara otomatis memperpanjang masa jabatan Jokowi menjadi 3 (tiga) periode, tentunya hal ini perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya.

Oleh, Muhammad Ichsan Hasanuddin (Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2019-2021).