Beranda Artikel Why are there so many thrift stores in malang ?

Why are there so many thrift stores in malang ?

Why are there so many thrift stores in malang ?
Why are there so many thrift stores in malang ? Oleh: Wakid Attamimi (Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMM)

Karna.id — Perubahan besar pada perilaku konsumsi masyarakat kota malang terjadi setelah maret 2020 di mana dunia dilanda pandemic yang disebabkan virus covid 19, dengan menyebarnya virus covid 19 dunia dipaksa untuk masuk kedalam masa – masa sulit, dengan adanya lockdown memperlambat pertukaran ekonomi yang terjadi di mall-mall besar dan sampai dengan pasar-pasar lokal, selain itu penutupan perbatasan antar negara menghentikan circulasi ekonomi yang masuk dan keluar dari sektor pariwisata dan eksport-import, pengaruh pada sektor ekspor-impor terjadi karena perilaku konsumen yang berubah, perubahan perilaku konsumen ini bukanlah sesuatu yang baru saja pertama kali teramati oleh ahli ekonomi dan para konsumen analytic, misalnya disaat depresi ekonomi yang disinyalir merupakan yang paling menghambat ekonomi dunia pada tahun 2007-2010 berhasil menurunkan jumlah konsumsi rata – rata amerika sampai dengan 3.1% dan rumah tangga menurunkan pengeluaranya sampai dengan 33 % dengan penurunan yang signifikan mengakibatkan perubahan besar angka pertumbuhan ekonominya.

Di indonesia selama maret 2020 terjadi penurunan pada pertumbuhan ekonomi sampai dengan minus 5,02 %,Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang melakukan PHK terhadap pekerjanya, Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja

Mengutip catatan kebijakan SMERU, hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) meningkat dari 4,99 persen pada Februari 2020 (data BPS) menjadi sekitar 6,17 persen–6,65 persen pada Maret 2020. Persentase ini setara dengan peningkatan jumlah penurunan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang. Dilihat dari sebaran sektornya, perdagangan adalah sektor paling terdampak pengurangan penyerapan tenaga kerja. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor ini berkurang sekitar 677.100–953.200 orang. Lebih jauh imbas pandemik pada sektor Usaha UMKM terdampak sampai dengan 84,7 %  namun dari semua sektor perdagangan yang terdampak ada beberapa sektor yang kemudian mengalami peningkatan trend dan pertambahan jumlah, yaitu sektor informal.

Sektor informal disini adalah sektor yang tidak terkena pajak karen jenis pekerjaanya yang tidak diakui oleh negara sebagai bagian dari transaksi ekonomi yang Harus dibebani pajak karena kegiatanya dilarang dengan alasan tertentu yaitu penjualan barang dan baju bekas import, kegiatan penjualan baju bekas import bukanlah kegiatan yang baru terjadi di indonesia hal ini telah dimulai dari tahun 1960 dan terus meningkat pakaian bekas ini didatangkan dari negara cina, jepang dan korea, semenjak saat itu teramati persebaranya di kota malang, cirebon, yogyakarta, semarang, cirebon, lombok dan lainya, sedangkan peningkatan trend signifikan teramati di kota malang selama maret 2020 sampai dengan februari 2021, hal ini diakibatkan oleh perubahan perilaku konsumen secara keseluruhan.

Saat menghadapi resesi rumah tangga harus melakukan pemotongan pada pengeluaranya sampai dengan waktu tertentu diakibatkan oleh meningkatnya ketidakpastian pada kondisi ekonomi, penutupan lapangan pekerjaan dan peningkatan pengangguran, gejala perubahan perilaku konsumsi ini kemudian dijelaskan dalam the theory of planned behavior atau TPB. TPB menjelaskan bahwa selama resesi yang terjadi di tahun 2007 sampai dengan 2010 pola konsumsi masyarakat amerika hanya terjadi pada barang – barang primer, hal ini secara alami terjadi demi penghematan, selain itu konsumen tetap berbelanja namun dengan perhitungan terhadap fungsi dan nilai yang lebih matang, selain itu menurut ahli ekonomi masyarakat melakukan substitusi pada barang – barang primer ini dengan berpindah kepada toko barang bekas atau yang sekarang disebut sebagai thrift shop.

Demi mengkonsumsi lebih banyak mengingat pre-owned cloth lebih murah dan terjangkau sehingga masyarakat amerika dapat membeli dua baju bekas untuk harga satu baju baru, dengan demikian kepuasan atas konsumsi masyarakat amerika tetap terpenuhi dan di sisi lainya penghematan tetap terjadi,

Gejala yang sama teramati di kota malang dengan dibukanya berbagai toko” baju bekas import” yang sebelumnya terpusat di pasar comboran, dan pasar kasin  menjadi menjamur di setiap tempat di kota malang, mulai dari kawasan joyo,kawasan dinoyo, margosono, sawojajar dan sampai masuk ke pusat perbelanjaan elit seperti malang town square dan MOG, menurut data kementerian perdagangan dan perindustrian dikutip dari berita yang diambil tahun 2015, terdapat “ratusan” pedagang baju bekas kota malang yang sempat terdata, namun yang baru saja melapor  hanya 10.Diakibatkan oleh kekurangan data pasti perkiraan pertumbuhan konsumsi pakaian bekas di kota malang belum bisa diperkirakan, selain itu potensi keuntungan daerah pada pertumbuhan dan perubahan pola konsumsi masyarakat ini belum dapat dihitung, selain masalah pendataan terhadap peningkatan trend perdagangan lebih jauh lagi terdapat masalah lain yang bersifat hukum pada UUD dan keputusan kementrian perdagangan dan industri di indonesia.

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan  pada pasal 47 telah disebutkan secara tegas bahwasanya “importir wajib mengimport barang dalam keadaan baru” Selain itu, pemerintah mempertegasnya kembalidengandikeluarkannya Kepmenperindag RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dan Kepmenperindag RI Nomor 642/MPP/ Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag RI Nomor 230/MPP/Kep/7/1977 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, yang didalamnya menyebutkan bahwa “dilarang untuk impor barang gombal baru dan bekas”, Rachmat Gobel ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan Telah Melarang Perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 dengan alasan berbahaya untuk kesehatan karena pada pakaian bekas ditemukan bakteri dan perdagangan tersebut mematikan industri dalam negeri.

Pemerintah melarang para pedagang melanjutkan usaha menjual pakaian bekas impor karena ditemukan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, salah satunya adalah ditemukannya bakteri monogtigones pada pakaian import bekas, Namun terdapat ambiguitas peraturan antara peraturan tersebut diatas ketika dibandingkan dengan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.2 Ambiguitas peraturan terlihat dari isi Pasal 8 Ayat 2 yang seolah-olah masih diperbolehkannya penjualan pakaian impor bekas.

Sejatinya keberadaan praktek perdagangan pakaian bekas impor sudah ada sejak sebelum keluarnya ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Memberikan Sinyalemen bahwa memperdagangkan barang rusak, cacat dan bekas diperbolehkan sejauh ada informasi yang jelas sehingga konsumen dapat mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli. Di sinilah letak friksi antara peraturan tersebut sebab disatu sisi masih berlakunya UUPK tidak memiliki kesinambungan dengan Undang-Undang perdagangan, tepatnya antara Pasal 8 UUPK dengan Pasal 47 UU Perdagangan Inkonsistensi antara peraturan perundang- undangan sebagaimana disebutkan diatas jelas menjauhkan hukum dari cita utamanya yaitu hukum dibuat dan diberlakukan di masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Ironisnya, ketentuan dalam UUPK semakin tidak bisa mengakomodir upaya perlindungan hukum secara menyeluruh dikarenakan semakin pesat perkembangan perdagangan barang bekas yang dilakukan masyarakat tanpa mengindahkan syarat dan aturan yang berlaku yakni informasi bagi konsumen atas barang yang diperdagangkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai lembaga negara di bawah koordinasi tugas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sudah semestinya melaksanakan amanat untuk melaksanakan Permendag Nomor 51/M- DAG/7/2015 yaitu mencegah berkembangnya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Malang. Namun realitanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengalami kesulitan dalam merealisasikan peraturan tersebut karena tidak sedikit para pedagang pakaian impor bekas menganggap kebijakan pemerintah tersebut tidak masuk akal dan cenderung terlalu mengada-ngada. Menurut pedagang babebo, sulitnya ketersediaan lapangan kerja serta terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara besar- besaran oleh sejumlah perusahaan akibat perlambatan ekonomi mengakibatkan munculnya pengangguran dan akan menambah lagi pengangguran jika perdagangan pakaian impor bekas dihentikan. Di sisi lain, bagi konsumen membeli pakaian impor bekas merupakan salah satu upaya meminimalisir pengeluaran dan mereka masih menganggap pakaian impor bekas masih layak digunakan dengan variatif model baju (design).

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwasanya peningkatan volume pedagang pakaian import bekas di kota malang merupakan bagian dari gejala resesi akibat pandemi covid 19 dan dengan demikian sejalan dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat indonesia, dan menghasilkan sebuah trend yang masih akan bertahan sampai dengan terciptanya kembali atmosfer ekonomi seperti sebelum pandemic, di masa sulit seperti ini pendapatan daerah menurun secara drastis sehingga pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan keadaan dan memanfaatkan segala potensi pajak menjadi pendapatan asli daerah, selain itu konsumsi masyarakat harus dipertahankan agar perputaran ekonomi dan pemasukan pajak negara tidak terhenti.

Oleh: Wakid attamimi (Mahasiswa Fakultas Ekonomi Umm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here