Beranda Daerah Soal Korupsi Bantuan PKH, HMI Malang Nilai Pemerintah Lalai dan Perlu di...

Soal Korupsi Bantuan PKH, HMI Malang Nilai Pemerintah Lalai dan Perlu di Evaluasi

MALANG, karna.id — Publik kembali dihebohkan soal Korupsi Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH dengan nilai mencapai 450 juta. Kasus ini dilakukan oleh pendamping PKH di kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menyoroti kasus ini HMI Cabang Malang, menyampaikan pemerintah selama ini proses pengendalian kegiatan dan pengawasan pelaksanaan PKH yang kurang.

“Ini preseden buruk bagi pemerintah yang kurang optimal dalam mitigasi risiko pengelolaan dana bansos PKH itu”, ujar Wakil Sekretaris Umum Bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat (Soskesra) Zumrotun Nazia dalam keterangan tertulis kepada karna.id, Senin (9/8).

Nazia dalam hal ini mempertanyakan peran bupati selaku Koordinator wilayah kabupaten. Menurutnya, seharusnya bupati terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program ini.

“Sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No.01 Tahun 2018 Pasal 61 tentang pembinaan dan pengawasan program PKH, ayat 3 tugas Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH sesuai dengan kewenangannya, jika terjadi kasus korupsi seperti ini, dan baru diketahui dalam kurun waktu 4 tahun, itu artinya proses pembinaan dan pengawasan yang kurang dilakukan oleh Pemerintah kita”, kata Wasekum Soskesra Nazia.

Selain itu, Wasekum Soskesra mengatakan bahwa Dinas Sosial selaku pelaksana pelaporan program PKH ini tentunya harus secara masif dan aktif melakukan pembinaan serta evaluasi kerja kepada para pendamping PKH. Jika tidak dilaksanakan tentu akan menghambat proses pelaksanaan program PKH.

“Sebagaimana diketahui pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Jika dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh pendamping PKH hingga ratusan juta rupiah dengan menahan para penerima hak, maka hal ini tentu bukan hanya kesalahan dari pendamping PKH, melainkan kelalaian pemerintah dalam proses pengawasan pemberian PKH”, katanya.