Beranda Politik Trending Tagar Mosi Tidak Percaya, Wakil Ketua DPR: Kalau Tidak Percaya Jangan...

Trending Tagar Mosi Tidak Percaya, Wakil Ketua DPR: Kalau Tidak Percaya Jangan Pilih

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, Azis Syamsudin Golkar, Fraksi Golkar, DPR Sahkan RUU CIpta Kerja, Mosi Tidak, Mosi Tidak Percaya DPR, Tolak Omnibus Law,

JAKARTA, karna.id — Usai pengesahaan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang ramai bermunculan tagar mosi tidak percaya terhadap DPR. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan rakyat dipersilakan untuk tidak memilih wakilnya di Senayan jika merasa tidak percaya lagi.

“Ya kalau nanti tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu. Sepanjang rakyatnya nanti memilih di tahun 2024, dia akan masuk lagi dia di dalam parliamentary threshold. Yang menilai kan masyarakat”, ujar Azis Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta,Selasa (5/10).

Terkait gelombang penolakan di masyarakat dan media sosial terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, Menurut Azis hal itu diterimanya  sebagai masukan. Politikus Golkar itu juga menyinggung soal banyak produk UU yang digugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya DPR sebagai masukan bahwa masukan-masukan itu kan biasa pro dan kontra. Yang pro dan kontra ini kan bukan hanya UU Cipta Kerja aja, seluruh produk UU itu pasti ada pro-kontra. Kalau kita lihat di MK itu yang digugat ada beberapa UU, lumayan banyak, jadi bukan hanya UU Cipta Kerja aja pro dan kontra”, ujar Azis.

Baca juga: Omnibus Law di Tolak, Azis Syamsuddin: Kalau Tidak Percaya DPR Saat Pemilu Jangan Dipilih

“Kalau kita lihat data statistiknya, di MK yang digugat itu hampir 90 persen. Sehingga DPR ya sebagai masukan untuk introspeksi ke depan, baik secara prosedur, secara substansi, sehingga mekanisme dan tatib itu diikuti”, imbuhnya.

Sementara menurutnya, keputusan yang diambil di DPR bersifat kolektif kolegial dan bukan keputusan pribadi.

“Kunci dari DPR kita akan maksimal usaha, dan di DPR ini kan kolektif kolegial, tidak ada hierarki komando di sini, kolektif kolegial dari 9 partai. Sehingga majority-nya keputusan ini bukan keputusan personal, keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari 9 partai yang ada di sini”,kata Azis Syamsuddin.